Bocoran penghasilan Wakil Rakyat di Senayan Jakarta, memicu aksi demo di depan gedung DPR-RI berlanjut-lanjut. Informasi take home pay (penghasilan) besar DPR sampai Rp 800-an juta, memicu ke-tidak puas-an terhadap kinerja parlemen. Sedangkan rakyat sangat sulit mencari pekerjaan. Terbukti setiap informasi job fair selalu dipadati ribuan orang pelamar. Yang telah memiliki pekerjaan juga tidak aman dari PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Maka rakyat memilih mem-bully pejabat di media sosial. Menuliskanu uneg-uneg di hati. Juga demo.
Demo di depan Gedung DPR yang menuntut pembubaran DPR, berbeda dengan aksi serupa terdahulu (penolakan Revisi UU TNI). Aksi unjukrasa kali ini, masalah “perut” rakyat, yang makin sensitif. Dimulai dari demo semesta rakyat Pati, Jawa Tengah. Sampai menutut Bupati mundur. Demo Pati yang mengusung tema penurunan pajak, merembet ke beberapa daerah lain. Termasuk di Jombang (Jawa Timur), Cirebon (Jawa Barat), dan kabupaten Bone (Sulawesi Selatan).
Bahkan konon, demo penurunan pajak di Jawa Timur, masih akan berlanjut. Termasuk meminta gubernur mundur. Walau musykil. Begitu pula demo di depan Gedung DPR akan berlanjut. Walau musykil pula menuntut pembubaran DPR. Beberapa daerah juga dilaksanakan demo buruh pada Kamis (28 Agustus). Di Surabaya, long march dari titik kumpul di frontage road depan kantor Kejaksaan Tinggi, menuju kantor Gubernur Jawa Timur.
Demo buruh paling seru terjadi di Makasar, tersebar di belasan titik kemacetan. Terutama di pertigaan Alauddin-Pettarani, kantor Gubernur Sulsel, dan kantor DPRD Sulsel. Bukan sekedar buruh, melainkan berbagai kelomppk masyarakat. Ada Federasi Rakyat Demokrasi Makassar. Serta ada yang menamakan diri sebagai Kesatuan Rakyat Menggugat (KERAMAT). Peserta aksi membawa bendera Bajak Laut Topi Jerami (One Piece). Serta terdapat orasi tuntutan Ganti Presiden.
Secara umum terdapat enam tuntutan demo buruh 28 Agustus 2025. Sebagian isu rutin ynag selalu di-orasi-kan. Yakni, menghapus sistem outsourcing, tolak kebijakan upah murah. Serta tuntutan kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,5-10,5%. Terdapat pula tuntutan baru, reformasi pajak berkait gaji pegawai (swasta). Aliansi buruh menginginkan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), dinaikkan menjadi minimal Rp7,5 juta per-bulan. Karena PPh 21 (Pajak Penghasilan) dirasa tidak tepat untuk buruh.
Demo buruh sebenarnya “di luar waktu,” karena biasanya dilakukan pada May Day, 1 Mei. Serta menjelang penetapan UMK, sekitar bulan November. Sehingga demo buruh saat ini terasa bagai “katalisasi” aksi rakyat yang lebih besar. Karena aksi buruh biasanya bisa diatur bersama aparat. Sedangkan aksi dadakan rakyat, lebih sulit dikendalikan. Seperti terjadi pada aksi rakyat semesta di kabupaten Pati.
Suasana sulit sosial ekonomi rakyat menuntut micu kemarahan rakyat. Ke-galau-an masyarakat terhadap pajak dan retribusi terasa makin “mendidih.” Setelah rakyat kabupaten Pati, Jawa Tengah, berani turun ke jalan (besar-besaran) memprotes PBB-P2, kini beberapa daerah juga “membara.” Bahkan pada media sosial (medsos), Menteri Keuangan Sri Mulyani, mulai menjadi sasaran kegundahan rakyat. Beredar viral video yang mencemooh Menteri Keuangan.
Lebih fatal, viral pula gaji anggota DPR-RI yang mencapai ratusan juta rupiah per-bulan, seolah meng-abaikan sense of crisis. Take home pay ratusan juta, bisa jadi berdasar regulasi resmi. Antara lain UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Setiap kegiatan berkonsekuensi anggaran, serta prokoler yang mahal, dan bisa “di-uang-kan” pula. Sangat terasa tidak mengindahkan sense of crisis. Bagai menari di atas penderitaan rakyat.
——– 000 ———