Pemkab Probolinggo, Bhirawa.
Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Probolinggo menggelar rapat koordinasi (rakor) kedua tahun 2025 sebagai upaya evaluasi program penanggulangan HIV/AIDS sekaligus penyusunan rencana kerja tahun 2026. Rakor berlangsung di Ruang Rengganis Kantor Bupati Probolinggo, Selasa (23/12), dipimpin langsung Wakil Bupati Probolinggo Fahmi AHZ selaku Ketua KPA Kabupaten Probolinggo.
Wabup Fahmi AHZ menegaskan bahwa persoalan HIV/AIDS tidak dapat dipandang semata sebagai isu kesehatan, melainkan berkaitan erat dengan aspek kemanusiaan, ketahanan keluarga, dan pembangunan sumber daya manusia daerah. “Penanggulangan HIV/AIDS menyangkut banyak aspek, mulai dari kesehatan, perlindungan perempuan dan anak, hingga keberlanjutan pembangunan daerah. Karena itu, diperlukan kerja bersama lintas sektor,” ujarnya.
Ia mengapresiasi kinerja KPA dan seluruh OPD yang telah berkontribusi sepanjang tahun 2025. Namun Fahmi mengingatkan bahwa tantangan ke depan semakin kompleks, terutama dengan adanya penurunan alokasi anggaran. “Tahun ini anggaran sekitar Rp 300 juta, sementara tahun depan diperkirakan turun menjadi Rp 200 juta. Keterbatasan ini tidak boleh melemahkan komitmen kita dalam menekan penyebaran HIV/AIDS,” tegasnya.
Fahmi juga menyoroti masih kuatnya stigma sosial terhadap Orang Dengan HIV (ODHIV). Kondisi tersebut, menurutnya, sering kali berdampak pada perempuan dan anak yang menjadi korban tanpa mengetahui sumber penularan. “Pendekatan kemanusiaan harus diperkuat. Selain pengobatan, perlu ada pemberdayaan ekonomi, khususnya bagi perempuan terdampak, agar mereka tetap produktif dan mandiri,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris KPA Kabupaten Probolinggo Ismail Pandji mengungkapkan, hingga 22 Oktober 2025 tercatat sebanyak 1.926 penderita HIV dengan KTP Kabupaten Probolinggo. Dari jumlah tersebut, 254 orang dilaporkan meninggal dunia akibat AIDS, berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo.
Ismail menegaskan peran strategis KPA dalam memastikan seluruh program penanggulangan HIV/AIDS berjalan secara terkoordinasi, integratif, dan berkelanjutan. “Kami berkomitmen mendukung target nasional Three Zero tahun 2030, yakni nol infeksi baru HIV, nol kematian akibat AIDS, dan nol diskriminasi terhadap ODHIV,” jelasnya.
Di tengah keterbatasan anggaran, Ismail menilai upaya promotif dan preventif masih dapat dioptimalkan melalui sinergi lintas OPD, seperti penyisipan materi edukasi HIV/AIDS dalam berbagai kegiatan di tingkat desa, sekolah, dan kecamatan.
Selain itu, rumah singgah Bromo Shelter terus dimanfaatkan oleh ODHIV dan keluarganya selama proses pengobatan, disertai pendampingan melalui home visit serta pelatihan peningkatan kapasitas yang berjalan sepanjang tahun 2025. “Dengan kolaborasi dan inovasi, kami optimistis upaya penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Probolinggo tetap berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” pungkas Ismail. [fir.ca]