drg Sulvy Dwi Anggraini, M.Kes
Mengenalkan keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Husada Prima nampaknya masih menjadi Pekerjaan Rumah (PR) yang harus digarap serius. Pengakuan ini diungkapkan Plt Direktur RSUD Husada Prima drg Sulvy Dwi Anggraini, M.Kesdi sela sela acara Forum Konsultasi Publik RSUD Husada Prima tahun 2025, Selasa (11/3).
Menurut Sulvy, masih banyak masyarakat yang belum tahu atau belum mengenal keberadaan RSUD Husada Prima.
“Masyarakat masih mengenal RSUD Husada Prima ini sebagai Rumak Sakit Paru atau Rumah Sakit Karang Tembok karena kebetulan berada di Jalan Karang Tembok,” ujar Sulvy sambil tersenyum.
Lebih lanjut menurut Sulvy, RSUD Husada Prima diresmikan pada 26 April 2021, setelah Rumah Sakit Paru Surabaya (RS Paru Surabaya) berganti nama menjadi RSUD Husada Prima. Pergantian nama ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 11 Tahun 2021.
Rumah sakit yang berlokasi di Jalan Karang Tembok No. 39, Surabaya terus melakukan perbaikan dan pembenahan fasilitas layanan kesehatan.
Menurut Sulvy, selain pekerjaan rumah untuk mengenalkan keberadaan RSUD Husada Prima, saat ini pihaknya juga memberi perhatian terhadap sejumlah tantangan yang dihadapinya, misalnya realitas bahwa 95% pasien yang datang adalah pengguna BPJS Kesehatan. Implikasinya segala kebijakan terkait layanan BPJS Kesehatan akan berdampak pada pasien rumah sakit.
“Kita ini (rumah sakit, red) kadang berada dalam posisi dilematis, karena RS diharapkan memberikan pelayanan tetapi masyarakat harus diedukasi bahwa ada beberapa penyakit yang bisa ditangani di FKTP, sehingga bila dirawat di RS masyarakat mengeluarkan biaya sebagai pasien umum karena tidak bisa diklaim ke BPJS,” tutur Sulvy lagi.
Tantangan berikutnya adalah, lokasi RSUD berada dalam wilayah yang padat penduduk, namun pada sisi lain akses jalan yang ada tidak cukup memadai.
“Akses jalan menuju Rumah sakit memang kurang lebar sehingga membuat aksesbilitasnya kurang nyaman bagi masyarakat,” jelasnya.
Sementara hal lain yang juga menjadi tantangan adalah masih ada beberapa pasien yang datang dengan penjaminan yang belum jelas saat berkunjung ke Rumah Sakit utamanya IGD.
“Beberapa pasien kadang datang dengan tidak membawa “identitas” diganti membawa KTP dan kartu BPJS yang dipastikan juga keaktifannya. Di satu sisi sebagai rumah sakit harus melayani pasien sebaik-baiknya, namun disisi lain ada regulasi yang harus dipatuhi. Nah kondisi ini butuh saling pengertian dan saling memahami untuk mencari titi tengahnya,” tuturnya menjelaskan.
Oleh karena itu, menghadapi sejumlah tantangan tersebut tentu butuh dukungan dan bantuan pihak lain untuk ikut mencarikan jalan keluar.
“Misalnya butuh ada edukasi untuk masyarakat sekitar tentang pentingnya memiliki kartu identitas yang jelas,” tuturnya penuh harap. [why.gat]