Gresik, Bhirawa.
Rapat paripurna pemandangan umum penyampaian fraksi, tentang RAPBD Tahun 2025. Kompak berikan saran dan kritikan terkait dengan target pendapatan daerah ( PAD ), karena kinerja yang kurang maksimal organiasi perangkat daerah ( OPD ).
Juru bicara Fraksi PKB DPRD Gresik M. Rizaldi Saputra, mengatakan untuk bidang pendidikan, BOSDA sangat tidak patut manakala pemerintah daerah tidak memandang ini sebagai prioritas untuk di anggarkan secara utuh.
Apalagi terjadi dinamika penganggaran yang berujung pada pilihan, untuk tidak mencairkan BOSDA.
Pada bidang kesehatan Universal Health Coverage (UHC), silang sengkarut data UHC justru menjadi beban baru bagi pemerintah daerah. Serapan anggaran sangat besar untuk merealisasikan program UHC, tidak dibarengi dengan dampak yang signifikan. Bidang infrastruktur, proses pembangunan yang berlandaskan kepentingan masyarakat luas dirasa kurang dalam melakukan pemerataan.
“Untuk OPD sudahkah mencerminkan dalam postur anggarannya, mengoptimalkan kerja pelayanan dasar. Dan bidang ketenagakerjaan sering terjadi pelemahan, atas hak pekerja oleh perusahaan masih menjadi fakta tragis.”ujarnya.
Sementara juru bicara fraksi Gerindra Muchamad Zaifudin mengatakan, bahwa tidak tercapainya target APBD Tahun 2024. Menjadi bukti tidak seriusan OPD terkait dalam menaikkan pendapatan daerah, sebab banyak potensi Pendapatan yang seharusnya bisa menaikkan tidak bekerja maksimal dan membuat inovasi baru.
Dari fraksi Demokrat/Nasdem juru bicara Eril Desembrilian Prabowo mengatakan, bahwa pemerintah perlu mengkaji secara mendetail dan komprehensif terhadap peluang pemberlakuan pajak karbon. Yang kemungkinan akan berlaku secara menyeluruh di tahun 2025, yang berpotensi besar menambah PAD. Juga untuk memaksimalkan penyerapan anggaran sesuai dengan target, serta memastikan alokasi anggaran tepat guna dan tepat sasaran bermanfaat pada masyarakat. [kim.hel
