Surabaya, Bhirawa
Keluhan masyarakat atas proses Penerimaan Peserta Didik baru (PPDB) terutama tingkat SMA/SMK negeri,masih sering muncul . Meski telah memasuki tahap 5 yang dimulai hari ini (3/7) sejumlah keluhan disampaikan masyarakat termasuk melalui jalur resmi Dinas pendidikan Jatim.
PJ Gubernur Jatim, Adhy Karyono menyatakan bakal mengevaluasinya. Sementara Kadindik Jatim , Arie Agung P, menjamin tidak ada permainan karena telah memberi akses Komisi Pemberantasan Koripsi (KPK) untuk melakukan pengawasan.
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono bakal mengevaluasi proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2024. Pasalnya, masih banyak ditemukan dugaan kecurangan yang dilaporkan para orang tua Calon Peserta Didik Baru (CPDB).
“Tentu kita akan evaluasi setelah PPDB selesai,” jawabnya saat ditanya perihal banyaknya wali murid yang belum memahami aturan PPDB 2024, saat ditemui Bhirawa, Senin (1/7).
Adhy menyebut bahwa proses PPDB 2024 sudah disosialisasikan di masing-masing wilayah. “Ya, tetap masing-masing wilayah melakukan sosialisasi,” jelasnya.
Pihaknya menyiratkan pentingnya pemahaman bahwa orang tua murid memiliki beragam latar belakang dan kemampuan, yang dapat mempengaruhi cara mereka memahami suatu hal, termasuk proses PPDB.
“Tidak semua orang tua murid mempunyai pemahaman yang sama karena persoalan latar belakang dan kemampuannya,” pungkasnya.
Keluhan atas Proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2024 sebenarnya tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Permasalahan yang berulang ini seakan dimaklumi dan belum membuat jera berbagai pihak yang terlibat, termasuk orangtua.
Tak sedikit pula para orangtua mengadukan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur melalui call center PPDB Jatim 2024. Ada dua layanan bagi para orangtua yang masih bingung, baik telepon langsung maupun chat Whatsapp.
Namun, layanan itu agaknya kurang mendapat respon dari admin. Alhasil, laman media sosial Dinas Pendidikan Provinsi Jatim @dindik_jatim diserbu netizen yang mayoritas para orangtua Calon Peserta Didik Baru (CPDB).
Pemilik akun Instagram @alankomar misalnya. Ia mengatakan bahwa PPDB zonasi banyak yang curang. “Naruh titik koordinat dekat sekolahan tidak sesuai tempat tinggal,” tulisnya di kolom komentar IG @dindik_Jatim pada Kamis, (27/6/2024).
Komentar itu pun ditimpali pemilik akun @Raditya_prima17. Ia mencurigai bahwa di kawasan SMAN 2 Surabaya tidak ada pemukiman warga sesuai jarak zonasi yang ditentukan.
“Iya benar di SMAN 2 Sby setau saya tidak ada perkampungan. Tapi jaraknya hanya 183 meter. Kok bisa, berarti ada kecurangan saat verifikasi PIN,” katanya. “Tolong ditindaklanjuti,” pintanya.
Perasaan pasrah pun sebagian besar dialami para orangtua yang anaknya tidak bisa masuk sekolah negeri. Seperti warga Lebak Rejo, Surabaya ini yang mewanti-wanti namanya jangan disebut ini. Ia mengaku pasrah atas PPDB kali ini.
“Anak saya Alumnus SMPN 18 Surabaya yang jaraknya berdampingan dengan SMAN 3 Surabaya tidak lolos zonasi. Padahal, dulu masuk SMP-nya zonasi,” ungkapnya.
“PPDB SMP juga begitu, tetangga saya banyak yang tidak tembus (di SMPN 18 Surabaya, red),” tambahnya.
Ia menyebut bahwa pembagian zonasi sekarang ini membuat tambah kacau. “Anak saya ke SMAN 3 kan harus ikut zona sebaran karena beda Kecamatan. Tapi karena jaraknya dekat, dikategorikan dalam zonasi. Jarak 1,1 Km sejak hari pertama gak lolos. Tapi, di kategori sebaran kemarin 5 Km tidak masuk daftar,” herannya.
Reaksi masyarakat terhadap skandal ini bercampur aduk antara kemarahan dan kekecewaan. Mereka menuntut tanggapan tegas dan transparan dari pihak berwenang untuk membersihkan sistem yang tercemar ini.
Dindik Jatim Klaim Sudah Gandeng KPK
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Aries Agung Paewai menanggapi perihal adanya dugaan kecurangan PPDB 2024. Menurutnya, sistem zonasi telah dirancang tanpa celah untuk manipulasi.
Dia menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah dilibatkan secara langsung untuk memastikan integritas proses.
“Sistem zonasi kali ini tidak ada yang berani utak-atik. KPK sudah saya minta untuk turut langsung masuk di sistem. Operator yang coba-coba bermain langsung akan terlihat di sistem. Jadi kalau ada yang bilang kacau balau itu karena mereka tidak paham,” ungkapnya saat dikonfirmasi, Jumat (28/6/2024).
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa sistem baru ini memperkenalkan pembagian dua zona untuk memudahkan akses bagi calon siswa yang tidak dapat masuk ke zona atas berdasarkan jarak terdekat.
Zonasi kelurahan atau desa juga diadopsi untuk mengakomodasi keberagaman dalam sebaran penduduk di wilayah tersebut.
“Malah dengan sistem yang baru ini ada pembagian 2 zona untuk mengakomodasi bagi yang tidak bisa masuk atas jarak terdekat bisa diambil zonasi kelurahan atau desa agar bisa mengakomodir yang ada dalam satu wilayah sebaran,” terangnya.
Dengan demikian, tanggapan ini menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memastikan transparansi dan keadilan dalam proses PPDB 2024, serta mengundang masyarakat untuk memahami dan mendukung upaya-upaya tersebut. (geh)
Tercatat, sebanyak 677.530 lulusan SMP sederajat tahun 2024 akan berebut kursi SMA SMK negeri dalam PPDB Jawa Timur.
Rinciannya lulusan SMP sebanyak 394.844 siswa, MTs sebanyak 198.942 siswa, lulusan PKBM 59.532 siswa, lulusan pondok pesantren sebanyak 21.624 siswa, serta sanggar kegiatan belajar (SKB) 2.588 siswa.
Total pagu yang tersedia untuk 417 SMAN di Jatim, tercatat 122.736 kursi untuk tahun 2024. Dan 130.791 kursi untuk SMKN dengan jumlah lembaga sebanyak 297 lembaga dan 1.727 bidang keahlian. [geh.gat]
