Sidoarjo,Bhirawa
Plt Bupati Sidoarjo, Subandi resmi cuti dari jabatannya sebagai Plt Bupati Sidoarjo, mulai Selasa (24/9) kemarin. Dirinya akan aktif lagi pada 23 November 2024. Karena yang bersangkutan ikut sebagai kontestan calon bupati Sidoarjo 2024. Subandi akan menjalani masa kampanye dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Sidoarjo 2024.
Menteri Dalam Negeri menunjuk Muhammad Isa Anshori sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Sidoarjo. Yang bersangkutan saat ini juga menjabat sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemprov Jatim.
Pada hari pertama menjalani sebagai Pjs Bupati Sidoarjo, DR M. Isa Anshori, Rabu (25/9) kemarin, langsung memimpin apel pagi PNS yang ada di lingkungan Setda Sidoarjo.
Isa menekan agar ASN Sidoarjo bisa bekerja secara profesional, dalam memberi pelayanan kebutuhan publik. Dan, yang sangat penting juga pada saat ini, para PNS Sidoarjo betul-betul bisa menjaga sikap netralitas dalam pelaksanaan Pilkada 2024, yang akan dilakukan pada 27 November nanti.
“Ini selalu kita ulang-ulang, ASN jangan sampai terjebak pada sikap tidak netral, sebagai abdi negara, abdi rakyat kita harus netral,” katanya tegas.
Pjs Isa Anshori juga minta agar PNS Sidoarjo tetap harus mampu mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan. Dan anggaran yang telah tersedia, supaya digunakan sesuai dengan perencanaan.
Usai memberikan sambutan dan pengarahannya, Pjs Isa Anshori didampingi Sekda Feny Apridawati, menyalami satu persatu PNS yang mengikuti apel pagi tersebut.
Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono , kepada para b Pjs Bupati/walikota di Jawa Timur, berpesan untuk mengawal proses pembangunan pemerintahan di kabupaten.
Selain itu diminta untuk memastikan proses pesta demokrasi Pilkada serentak 2024 berjalan dengan baik, lancar, adil dan damai.
“Satu lagi, tugas Pjs itu adalah memastikan segala aset, SDM, program yang ada di kabupaten kota tidak bersentuhan dengan kepentingan kemenangan bupati, walikota incumbent ataupun pasangan lainnya,” pesannya.
Oleh karenanya Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono mewanti-wanti Pjs Bupati/walikota untuk memastikan netralitas ASN. Jangan sampai memihak salah satu pasangan calon bupati/walikota.
“Kita harus memperkuat kepastian bahwa ASN, TNI, Polri mengkedepankan netralitas, itu menjadi penting karena yang mengawasi bukan hanya pihak kontestan tapi juga masyarakat semua, apakah Pj ini berpihak, apakah Pjs ini ada muatan (politik),” ujarnya.(kus.dre)
