Kota Madiun, Bhirawa
Pj. Wali Kota Madiun, Eddy Supriyanto memenuhi panggilan Kementerian Dalam Negeri untuk menyampaikan laporan Pertanggungjawaban Pj kepala daerah triwulan I. Laporan disampaikan di hadapan belasan evaluator Kemendagri RI, Jakarta, beberapa hari lalu.
Pada penyampaian evaluasi kinerja, Pj Wali Kota memaparkan 10 indikator prioritas dalam evaluasi kinerja Pj Wali Kota. Yaitu, aspek kesehatan, stunting, layanan publik, kemiskinan ekstrem, inflasi, BUMD, penyerapan anggaran, perizinan, kegiatan unggulan, dan penanganan pengangguran. Juga, 111 indikator Pemkot Madiun. ”Ada evaluasi dari Kemendagri di Inspektorat Jenderal Kemendagri bersama OPD. Ada beberapa catatan yang harus kita tindaklanjuti,”kata Pj. Wali Kota Madiun, Eddy Supriyanto, Kamis (22/8).
Adapun dalam paparan tersebut Pj. Wali Kota menyampaikan kondisi di Kota Madiun. Mulai dari pertumbuhan ekonomi yang saat ini mencapai 5,8 persen. Kemudian, tingkat pengangguran terbuka 5,85 persen dan gini ratio 0,42. Sementara itu, tingkat kemiskinan sebesar 4,74 persen dan menempati urutan 4 terendah se-Jatim. Lalu, Indeks Pembangunan Manusia 83,71 atau peringkat ketiga tertinggi di Jatim.
Selain itu, angka prevalensi Stunting juga menunjukkan hasil yang positif. Yakni, mencapai 4,56 persen di 2024. Angka ini lebih rendah dibandingkan pada 2023 yang mencapai 4,71 persen. Meski begitu, dirinya mengatakan bahwa seluruh evaluator menyampaikan apresiasi atas kinerja Pj wali kota bersama Pemkot Madiun. Namun, ada hal-hal yang tetap wajib menjadi perhatian. Salah satunya, target capaian perumda dan realisasi APBD 2024.
Lebih lanjut, Pj Wali Kota menuturkan bahwa hasil evaluasi hari ini akan menjadi perhatian Pemkot Madiun. Baik dalam hal peningkatan kinerja maupun pencatatan bahan evaluasi ke depan agar semakin optimal. “Prinsipnya semua evaluator menerima dan mengapresiasi. Namun, nantinya ke depan ada data-data yang harus kita penuhi,” tandasnya. [dar.wwn]
