Pemkab Tulungagung, Bhirawa.
Pj Bupati Tulungagung, Heru Suseno, Kembali mengingatkan pada seluruh ASN di lingkup Pemkab Tulungagung agar tetap netral di Pilkada Tulungagung 2024. Bahlan ia bakal mengirim surat lagi pada seluruh ASN.
“Kami akan peringatkan lagi. Akan bersurat ke seluruh ASN mulai Sekda yang tertinggi sampai yang paling bawah,” ujar Pj Bupati Heru Suseno usai Upacara Hari Kesaktian Pancasila tahun 2024 di halaman Kantor Bupati Tulungagung, Selasa (1/10).
Menurut dia, surat ke seluruh ASN lingkup Pemkab Tulungagung itu sedang disiapkan. “Sudah disiapkan konsepnya,” sambungnya.
Pj Bupati Heru Suseno menyatakan tidak bisa menindak secara langsung ASN yang dinilai melanggar netralitas, tanpa proses penyidikan di Bawaslu Tulungagung. Termasuk sejumlah ASN yang kini ditengarai tidak netral dengan mengunggah paslon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung 2024 di media sosial.
“Kalau ada rekomendasi dari Bawaslu pasti kami tindaklanjuti. Kan memang sudah jelas peraturannya,” paparnya.
Ditandaskan, pelanggaran pemilu yang menangani adalah Bawaslu. Kecuali pelanggaran terkait etika ASN. “Ini pilkada. Urusannnya Bawaslu. Kita tempatkan sebagaimana mestinya,” tuturnya.
Sebelumnya, Pj Bupati Heru Suseno menyebut sesuai tema Hari Kesaktian Pancasila tahun 2024, Bersama Pancasila Kita Wujudkan Indonesia Emas, pada sila ke empat Pancasila saat ini berhubungan dengan demokrasi yakni pelaksanaan pilkada serentak. “Semoga pilkada khususnya di Tulunggaung dapat berjalan kondusif. Semua unsur melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. KPU, Bawaslu juga termasuk Forkopimda harus kita laksanakan unsur demokrasi ini supaya menghasilkan pemimpin yang sesuai pilihan Masyarakat Tulungagung,” paparnya.
Sedang terkait masih banyaknya warga Tulungagung yang tidak memasang bendera merah putih saat tanggal 30 September dan 1 Oktober, pria berkacama ini mengatakan hal itu terjadi karena persoalan komunikasi. “Bagaiaman setiap aparatur di Tingkat paling bawah menyosialisasikan pemasangan bendera merah putih. Mungkin kalua sosialisasi lebi di awal menurut saya pasti akan dipasang,” katanya.
Ia lantas mencontohkan pemasangan bendera merah putih saat Hari Kemerdekaan RI selama sebulan penuh. Terlebih ada pembagian bendera.
“Jadi saya pikir itu hanya masalah komunikasi saja. Tetapi kalau nilai kebangsaan tetap berusahalah kita. Karena pemerintah berupaya bendera yang belum punya kita bagikan,” pungkasnya.(wed.gat)
