Pj Bupati Madiun, Ir. Tontro Pahlawanto menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada 3 Dewan Pengawas (Dewas) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Dolopo Kab Madiun, di ruang IT,
Jumat (27/12). foto: sudarno/bhirawa.
Kota Madiun, Bhirawa.
PJ Bupati Madiun, Ir. Tontro Pahlawanto didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Madiun, Ir. Soedjiono menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada 3 Dewan Pengawas (Dewas) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Dolopo Kab Madiun, di ruang IT,
Jumat (27/12).
“SK dewas ini berlaku pada tahun 2024 – 2029, jadi selama 5 tahun kedepan. Saya berharap Dewan Pengawas dapat bekerjasama dengan Pemda (Kabupaten Madiun) untuk mengawal kinerja Rumah Sakit Dolopo yang selama ini memang belum ada Dewas. Pada skala tertentu rumah sakit ada yang belum memiliki dewas. Dan Rumah Sakit Dolopo merupakan rumah sakit yang layak, oleh karena itu kita mengisinya dengan 3 anggota dewas, yaitu 2 dari rumah sakit dan 1 independen,” ujar Pj Bupati Madiun.
Bersamaan dengan penyerahan SK dewan pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo, dilaksanakan pula penilaian kinerja dari Rumah Sakit Umum Daerah Caruban dan Perumda PDAM Tirta Dharma Purabaya yang masing-masing dipaparkan oleh direktur utamanya.
Pada pemaparan Direktur RSUD Caruban, terdapat beberapa kesimpulan, yaitu : Secara kondisi finansial RSUD Caruban. Secara finansial, kondisi keuangan cukup baik.Per Desember 2023, pendapatan dari Rumah Sakit dapat membiayai pengeluaran operasional. Belanja operasional masih lebih tinggi dari pendapatan, namun diprediksi hingga tanggal 31 Desember akan dapat menutupi kekurangan.
Secara kondisi non finansial.Tingkat kematian pasien masih dibawah nilai ideal, sehingga kinerja layanan masih perlu ditingkatkan. Kepercayaan masyarakat terhadap RSUD Caruban sudah sangat baik. Capaian “Reakreditasi” mampu mempertahankan nilai Paripurna.
Sedangkan pada pemaparan Direktur PDAM Tirta Dharma Purabaya, terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut: Sampai pada triwulan III, kinerja PDAM berada di jalur yang baik (on the Track). Namun disisi lain masih terdapat beberapa kekurangan, yaitu : Belum terealisasinya pendapatan AMDK YOIKI karena terdapat permasalahan internal pada pihak ketiga.
Biaya pengolahan air melebihi target anggaran dikarenakan ada peningkatan jumlah bahan dan peningkatan uji kualitas air. Biaya umum yang melebihi anggaran dikarenakan adanya pegawai aktif dan direksi aktif yang meninggal dunia, sehingga biaya umum mengalami kenaikan untuk biaya jasa pengabdian. (dar.hel).
