Pemanfaatan Hutan Sosial Berpotensi Turunkan Kemiskinan Ekstrem di Jatim
Pemprov, Bhirawa
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menyebut pemanfaatan hutan sosial yang dikembangkan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dapat berkontribusi dalam penurunan angka kemiskinan ekstrem di Jatim.
Hal tersebut disampaikannya saat mendampingi Menteri Kehutanan RI (Menhut) Raja Juli Antoni meninjau potensi perhutanan sosial yang ada Desa Burno, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Rabu (30/10).
Pj. Gubernur Adhy mengatakan, potensi hutan sosial di Lumajang dengan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) pisang, sapi, dan susu, menjadikan hutan tidak hanya untuk kelestarian lingkungan tetapi juga untuk daya dukung ekonomi masyarakat.
“Lumajang dengan KUPS pisangnya, KUPS susu, dan KUPS sapinya, memberikan kontribusi yang besar bagi penurunan kemiskinan khususnya kemiskinan ekstrem di Jatim,” katanya.
Peran hutan sosial dalam menekan kemiskinan bukalah harapan belaka. Data dari Integrated Area Development (IAD) Perhutanan Sosial menunjukan, produksi susu sapi di Kecamatan Senduro dan Pasrujambe Lumajang saat ini 2.988.000 liter per tahun, produksi susu kambing 836.000 liter per tahun, madu 600 liter per tahun, pisang 130 ton per tahun, dan kopi 27 ton per tahun.
Dengan adanya potensi tersebut, Adhy berharap masyarakat yang tinggal atau tergabung dalam KUPS dapat membantu pemerintah dalam menekan kemiskinan ekstrem di Jatim.
“InsyaAllah masyarakat kehutanan sosial yang tadi bisa memproduksi susu, pisang, dan sebagainya, mampu memperoleh penghasilan yang cukup sehingga garis kemiskinan dapat terhindar,” katanya.
Lebih lanjut, Adhy menyampaikan bahwa saat ini kemiskinan di Jatim berada diangka 9,79 persen dan kemiskinan ekstrem sebesar 0,66 persen pada tahun 2024. Melihat angka yang terus menerus berkurang, ia berharap dengan adanya hutan sosial dapat mengurangi kemiskinan ekstrem di Jatim.
“Dari tahun 2020, kemiskinan ekstrem kita di angka 4,4 persen. Dan sekarang posisinya 0,66 persen. Itu di bawah kemiskinan ekstrem nasional yang 0,83 persen,” katanya.
Dalam kesempatan ini, terdapat tiga hutan sosial yang ditinjau oleh Pj. Gubernur Adhy bersama Menhut Raja Juli Antoni. Pertama, area rehabilitasi hutan dan lahan tanaman durian. Di lokasi tersebut Pj. Gubernur Adhy serta Menhut berkesempatan berdialog bersama para petani.
Selanjutnya, titik kedua yakni area rehabilitasi hutan dan lahan tanaman pisang dan talas. Di lokasi tersebut, Pj. Gubernur Adhy bersama Menhut memanen hasil hutan sosial berupa pisang agung semeru dan talas. Serta titik ketiga, yakni peninjauan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Sapi Perah.
Saat meninjau area rehabilitasi hutan dan lahan tanaman durian, Pj. Gubernur Adhy bersama Menhut Raja Juli turut berdialog bersama masyarakat, menanyakan persoalan dan hambatan dalam memajukan potensi area tersebut.
Adapun keluhan masyarakat adalah berkaitan dengan kurangnya bibit unggul tanaman durian khususnya durian montong. Tak hanya itu, masyarakat juga mengeluhkan terkait subsidi untuk Calon Petani Calon Lokasi (CPCL).
Mendengar keluhan tersebut, Pj. Gubernur Adhy menginstrusikan stakeholders terkait khususnya Perhutani untuk segera menindaklanjuti dengan mendistribusikan bibit unggul durian montong.
“Ini dicatat, tolong segera diselesaikan. Kebetulan ada Pak Menteri pasti dibantu untuk bibit-bibit unggul,” tegas Adhy.
Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan, saat ini Presiden Prabowo Subianto memiliki program unggulan makan siang bergizi gratis. Guna melancarkan program tersebut, tentu diperlukan bahan pangan yang unggul.
Oleh karenanya Menhut berharap, potensi hutan sosial di Lumajang dapat menjadi mitra pemerintah sebagai rantai pasok pangan bagi program makan bergizi gratis tersebut.
“Kita ingin agar sektor kehutanan terutama perhutanan sosial menjadi rantai pasok bagi makan bergizi gratis tersebut. Sehingga makanan bergizi bagi anak-anak kita, baik susunya, sayurnya semua akan dari perhutanan sosial,” pungkasnya.
Sebagai informasi, dalam kunjungan tersebut Menhut Raja Juli juga menyerahkan 7 Salinan SK Transformasi Perhutanan Sosial kepada 7 Kelompok Tani Hutan. Di antaranya adalah Ketua KTH Wono Lestari, Desa Burno, Ketua KTH Sumber Hasil, Desa Kandang Tepus dan Ketua KTH Subur Makmur, Desa Kandang Tepus.
Berikutnya Ketua KTH Sidodai, Desa Kandangan, Ketua KTH Lestari Makmur, Desa Wono Cepokoayu, Ketua KTH Rimba Jaya Desa Jambekumbu dan Ketua KTH Sukowono, Desa Jambekumbu.
Selain pembagian SK juga dilakukan penanaman pohon sebagai simbol pelestarian lingkungan di Bumi Perkemahan Glagah Arum oleh Pj. Gubernur Adhy dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. [hms.gat]
