Kota Batu, Bhirawa
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur dan pemerintah kabupaten/kota tetap berkomitmen untuk tidak memberi ruang dan kesempatan terhadap praktek tindak korupsi. Karena itu mereka mengadakan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) 2025 yang digelar di Singhasari Resort, Kota Batu, Rabu (26/11).
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa Pemprov Jatim bersama seluruh jajaran kabupaten/ kota siap bersinergi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Khofifah menegaskan bahwa Rakorwasda upaya untuk memperkuat integritas bersama dalam melakukan pencegahan adanya praktek korupsi. Dan melalui rakor ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih tanpa adanya pelanggaran hukum.
“Integritas bukan hanya tanggung jawab Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau APIP, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh aparatur negara. Dan integritas merupakan komitmen dari diri kita masing-masing untuk menjadi pondasi dalam menjaga kualitas pemerintahan kita,” ujar Khofifah dalam arahannya, Rabu (26/11).
Dan untuk mewujudkan integritas tersebut Pemprov Jatim menjadikan forum Rakorwasda 2025 sebagai momentum penting bagi Jawa Timur untuk terus bergerak menuju birokrasi yang bersih dan berintegritas.
Untuk itu dalam Rakor yang diikuti jajaran pimpinan perangkat daerah se-Jatim ini menghadirkan dua narasumber yang berkompeten dalam penanganan praktek korupsi.
Kedua narsum tersebut Yaitu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dr Johanis Tanak, dan juga Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Irjen Pol (Purn) Drs Sangade Mahendra Jaya.
“Dengan semangat kolaborasi dan komitmen yang menyatu antara KPK, Kemendagri, Pemprov Jatim serta seluruh kota/kabupaten se-Jatim maka akan bisa memperkuat pengawasan yang kuat dan memperkokoh ekosistem pemerintahan yang bersih,” jelas Khofifah.
Sementara, dalam paparannya, Johanis Tanak menekankan pentingnya kolaborasi antara Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan perangkat daerah. Menurutnya, sinergi juga menjadi kunci sukses dalam pencegahan korupsi.
“Dengan sinergi maka akan semakin memperkuat pengawasan untuk mencegah praktek korupsi. Sinergi APIP dengan seluruh jajaran pemda sangat penting untuk memastikan semuanya bekerja sesuai aturan. “Dengan pengawasan yang kuat maka proses pemerintahan bisa berjalan benar dan bisa menunjukkan kepatuhan,” ujar Johanis.
Selain itu Johanis juga mengapresiasi tingkat kepatuhan daerah di Jawa Timur yang dinilai cukup baik. Menurutnya, komitmen aparatur di Jatim menunjukkan kesiapan untuk terus memperkuat ekosistem pemerintahan bersih.
Ia menegaskan bahwa kunci pencegahan korupsi lain terletak pada kekompakan seluruh unsur penyelenggara pemerintahan. Dan APIP harus membangun hubungan kerja yang kuat dan sehat dengan perangkat daerah sejak tahap perencanaan.
“APIP dan penyelenggara negara harus bersinergi sejak awal untuk menciptakan hubungan kerja menjadi lebih baik. Dengan demikian semua bisa bekerja secara benar dan bertanggung jawab serta sesuai aturan,” pesan Johanis.
Dengan proses pemerintahan yang dijalankan dengan benar akan dapat mencegah terjadinya penyimpangan maupun potensi kerugian keuangan negara. Dengan demikian hasil pemeriksaan APIP di tahap akhir akan menunjukkan kepatuhan pada regulasi. [nas.gat]