Surabaya, Bhirawa
Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berupaya memperkuat sistem penanggulangan bencana yang inklusif dan kolaboratif. Melalui Dinas Sosial (Dinsos), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta didukung oleh program SIAP SIAGA hasil kemitraan Indonesia-Australia, dilaksanakan penyelenggaraan rapat koordinasi lintas sektor untuk memperkuat implementasi Klaster Penanggulangan Bencana (PB) di Jawa Timur.
Rapat ini merupakan tindak lanjut dari terbitnya SK Gubernur Jawa Timur No. 100.3.3.1/758/KPTS/03/2024 tentang Pembentukan Klaster PB. Tujuannya adalah untuk menyatukan langkah antarorganisasi dan sektor dalam upaya mitigasi, penanganan, serta pemulihan pascabencana.
Kepala Dinsos Jatim Dra. Restu Novi Widiani, MM menegaskan pentingnya implementasi nyata dari SK Gubernur tersebut. Ia menyoroti sejumlah tantangan di lapangan, seperti perlakuan yang belum setara terhadap penyintas disabilitas dan perempuan, keterbatasan logistik bagi anak dan bayi, serta kurangnya koordinasi dengan organisasi luar yang masuk ke wilayah terdampak.
“Klaster ini harus berdampak nyata. Tidak cukup berhenti di koordinasi, tapi harus sampai pada eksekusi langsung di lapangan. Kita semua harus bergerak bersama,” tegasnya, Kamis (17/7)
Dari sisi penguatan kapasitas daerah, Manajer Program SIAP SIAGA Jatim, Ancilla Berre, menyebutkan bahwa Kabupaten Lumajang dan Pacitan siap menjadi percontohan pelaksanaan kelompok kerja tematik klaster PB.
Ia menekankan pentingnya ruang koordinasi antarlembaga yang sistematis dan penguatan kapasitas lokal agar siap menghadapi bencana secara mandiri.
Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jatim, Satriyo Nurseno, S.STP., M.IP, memaparkan bahwa terdapat enam klaster utama dalam sistem PB: Pencarian dan Pertolongan, Kesehatan, Perlindungan dan Pengungsian, Logistik, Pendidikan, dan Pemulihan.
Ia juga menyoroti perlunya sinergi antar-organisasi perangkat daerah (OPD) serta peningkatan liputan media pada fase mitigasi.
Ketua Tim Kerja Logistik BPBD, Suprapto, S.Si, mengungkapkan rencana apel kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Purwodadi. Ia menekankan peran krusial Klaster Logistik dalam pengumpulan data, komunikasi, dan aktivasi sistem dukungan logistik yang berbasis data dan prosedur operasional standar (SOP).
Dalam kesempatan yang sama, Dinsos Jatim dari Bidang Penanganan Kebencanaan, yang kali ini disampaikan Ketua Tim Kerja Penanganan Bencana Alam Dinsos Jatim, Hanif Ikhsanudin, S.ST, menyoroti pentingnya sinergi antaranggota klaster, khususnya Klaster Pengungsian dan Perlindungan (PP), dalam menjamin perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi.
Ia menekankan pentingnya hunian yang aman serta terpenuhinya hak-hak dasar para penyintas selama masa pengungsian.
Diskusi juga menghadirkan berbagai masukan dari instansi terkait. Forum PRB menyoroti maraknya posko liar dan lemahnya sistem komando di lapangan. Dinas Lingkungan Hidup mengusulkan kerja sama air dan sanitasi dengan Perum Jasa Tirta, sementara Dinas Kesehatan menekankan perlunya sinkronisasi SK Klaster Kesehatan antara provinsi dan kabupaten/kota.
Isu masuknya organisasi luar tanpa koordinasi juga dibahas serius. Peserta rapat mengusulkan penggunaan atribut khusus, seperti rompi klaster, guna mempermudah identifikasi serta meningkatkan pemahaman masyarakat melalui sosialisasi yang lebih masif, termasuk di sekolah rakyat.
Sebagai hasil akhir, rapat ini menghasilkan komitmen bersama untuk mengaktifkan dan mengoperasionalkan klaster PB secara tematik, inklusif, dan partisipatif. Kabupaten/kota didorong menjadi pionir dalam pelaksanaan kelompok kerja tematik, sementara koordinasi lintas sektor diperkuat melalui regulasi, jejaring sumber daya, serta mekanisme kerja yang transparan dan berkelanjutan. [rac.gat]