Kota Malang, Bhirawa
Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang bergerak cepat menyiapkan skema rekayasa lalu lintas untuk mendukung percepatan proyek pembangunan drainase di kawasan strategis di Jl Soekarno-Hatta (Soehat). Langkah ini diambil guna memastikan proyek infrastruktur vital di Kota Malang itu, berjalan lancar tanpa mengganggu roda ekonomi dan mobilitas warga.
Menurut Kepala Dishub Kota Malang, R Widjaja Saleh Putra, penataan lalu lintas ini merupakan tindak lanjut dari arahan langsung Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, dan Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat. Dishub saat ini memfokuskan kajian pada penerapan sistem contra flow terbatas (melawan arus).
”Sistem contra flow ini rencananya diberlakukan hanya insidentil ketika ada pekerjaan proyek yang membutuhkan ruang ekstra, seperti pemasangan box culvert atau pergerakan alat berat,” terang Widjaja.
Penerapan contra flow akan dilakukan secukupnya, misalnya hanya pada ruas jalan tertentu, seperti dari depan M Trans hingga U-turn (putar balik) berikutnya. Selain contra flow, Dishub juga tengah mengoptimalkan fungsi Area Traffic Control System (ATCS) dan pengaturan lampu lalu lintas (APILL) di persimpangan jembatan Soehat.
Widjaja Putra juga menyinggung rencana membuka opsi lalu lintas dari arah barat (Jalan MT Haryono) untuk bisa lurus menuju Jalan Panjaitan (Betek). Namun, hal ini memerlukan persetujuan melalui forum lalu lintas karena menyangkut lintas kewenangan. Dishub menekankan prioritas utamanya menjaga keseimbangan antara penyelesaian proyek tepat waktu dengan kenyamanan masyarakat dan pelaku usaha di kawasan Soehat.
””Tujuan utama kami agar pengerjaan proyek drainase ini bisa diselesaikan tepat waktu, namun aktivitas dan ekonomi di sekitar lokasi proyek tidak terganggu,” tegasnya.
Untuk mendukung kelancaran ini, petugas Dishub akan disiagakan di titik-titik rawan kemacetan. Selain itu, Dishub meminta disediakan pos khusus di lokasi proyek untuk memantau pergerakan lalu lintas secara fleksibel dan responsif. Penutupan jalan total merupakan opsi terakhir dan hanya akan dilakukan jika urgensi proyek benar-benar mengharuskan tindakan tersebut dilakukan. [mut.fen]