Nganjuk, Bhirawa.
Mendekati masa coblosan Pilkada 2024, persaingan antar kandidat semakin sengit. Salah satu bentuk persaingan yang semakin marak adalah perang media dan cyber war yang merupakan psi war terhadap kandidat lain dengan memanfaatkan mass media baik cetak, media online maupun elektronik seperti radio atau televisi.
Perang media adalah persaingan antar kandidat untuk mendapatkan dukungan publik melalui media massa. Kandidat menggunakan berbagai cara untuk menarik perhatian media, seperti mengadakan konferensi pers, memberikan pernyataan kontroversial, atau menyerang lawan politik yang menjadi saingan bagi Paslon tersebut.
Dalam pilkada 2024, perang media diperkirakan akan semakin intens. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti, meningkatnya penggunaan media sosial sebagai sumber informasi, Munculnya media online baru yang lebih kritis, meningkatnya polarisasi politik di masyarakat, demikian di ungkap oleh Pujiono mantan ketua KPU Daerah Nganjuk, Kamis (10/10).
“Sementar cyber war adalah persaingan antar kandidat untuk mendapatkan dukungan publik melalui internet. Kandidat menggunakan berbagai teknik untuk mempengaruhi opini publik, seperti menyebarkan berita palsu, melakukan peretasan, atau membuat akun palsu di media sosial”, ungkapnya.
“Dalam pilkada 2024, cyber war diperkirakan akan semakin canggih. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti: Meningkatnya penggunaan internet di Indonesia, Munculnya teknologi baru yang memudahkan penyebaran informasi palsu, Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang cyber war”, cetus Pujiono
Menurut Ketua Bawaslu Kabupaten Nganjuk Yudho Harnanto, diperlukan langkah untuk memitigasi dampak negatif perang media dan cyber war, diperlukan upaya dari berbagai pihak. “Seperti kandidat harus berkomitmen untuk melakukan kampanye yang bersih dan sehat, Media massa harus bersikap netral dan tidak memihak, Masyarakat harus kritis terhadap informasi yang diterima dan tidak mudah terpengaruh oleh berita palsu”, ungkapnya. [dro.wwn]
