Oleh :
Akhmad Faishal
Pengelola Perpustakaan SMAN 15 Surabaya dan Pengajar Freelance Sosio-Sejarah di PT. Kreasi Edulab Indonesia
Ada poin penting dari keseluruhan tulisan Soekaryo di harian ini pada Senin, 17 Maret lalu. Yakni, sekolah membuat jadwal membaca untuk anak (siswa-siswi). Termasuk, di dalamnya menyediakan perpustakaan yang nyaman, yang modern, dan mampu mengakses ke berbagai bahan bacaan. Serta adanya kolaborasi antar sektor juga memperbanyak koleksi.
Apa yang dituliskannya pada harian ini tentu berupaya untuk membentuk sebuah culture atau budaya baru, yakni membaca. Penulis menyebut baru, oleh sebab budaya ini belum terbentuk seutuhnya di masyarakat. Secara data yang disampaikannya yang mengutip rilis perpusnas, ada kenaikan signifikan yang cukup tinggi untuk kategori Tingkat Gemar Membaca (TGM) provinsi Jawa Timur, yakni 77,15 persen pada tahun 2024. Namun benarkah demikian? Dan mengapa kita tidak merasakan adanya kenaikan itu?
Jawabannya adalah ada kemungkinan terdapat anomali dari data tersebut yang memang tidak menggambarkan secara jelas kenyataan di lapangan. Kalau melihat rilis hasil penelitian yang dilakukan oleh perpusnas, ada keterlibatan 174 ribu lebih responden. Dan dari jumlah itu saja tidak cukup untuk memberikan gambaran sebagian besar keseluruhan populasi di Indonesia. Karena, jumlah tersebut tidak mencapai jumlah yang diharuskan dalam norma penelitian kuantitatif. Buktinya, masih banyak perpustakaan sekolah yang jarang dikunjungi, apalagi meminjam buku disana. Kolega penulis merasakan itu.
Lantas, bagaimana seharusnya peran perpustakaan sekolah dalam upaya memperbaiki anomali dari data perpusnas itu?
Soekaryo telah menyinggung itu dengan sebatas kerangka dalam uraian yang telah ditulisannya. Namun, belum masuk ke dalam konsep teknis riil mengenai cara menumbuhkan kegemaran membaca.
Sebelum menjawabnya, mari kita menyaksikan lebih dalam perjalanan untuk mengaktifkan kegiatan literasi dari masa ke masa. Pada November tahun 2003, presiden Megawati Soekarnoputri telah mencanangkan Gerakan Membaca Nasional. Lalu, mundur sedikit jauh ke belakang, ternyata pada September 1996 presiden Soeharto telah mencanangkan hari Kunjungan Perpustakaan dan Gemar Membaca. Uapaya itu terus berjalan sampai adanya program Pemberdayaan Gerakan Membaca pada Mei 2006 semasa presiden Soesilo Bambang Yudhoyono. Dan semua itu, belum termasuk presiden Joko Widodo yang meresmikan perpustakaan nasional yang megah itu, telah menempatkan aktivitas membaca sebagai hal yang penting.
Namun, maksud baik itu ternyata tidak berjalan sebagaimana semestinya. Karena, istilah “dicanangkan” ialah dipropagandakan. Suatu hal membutuhkan banyak pihak agar masyarakat terhipnotis untuk menjalankannya. Hanya saja, faktanya banyak pihak tidak terpengaruh, termasuk orang-orang terdekat presiden sendiri. Sebuah gebrakan yang muncul sekali lalu hilang. Tidak ada tindakan nyata. Memang, Gerakan Nasional Gemar Membaca itu program yang sangat baik, tetapi karena tidak ada satupun pejabat, baik dari tingkat lokal sampai elit yang melakukan itu sehingga hasilnya tidak memuaskan. Alhasil, kita memang mampu mengurangi angka buta huruf, tetapi tidak mampu menangani mereka yang masih minim literasi. Bisa baca, tetapi tidak paham.
Nah, disinilah peran perpustakaan sekolah untuk menjawab itu. Bayangkan, di sebuah sekolah A, perpustakaannya menyediakan tiga buku untuk tiga jenjang yang berbeda : Kelas X, XI, dan kelas XII. Kelas X diwajibkan untuk membaca “Sitti Nurbaya” karangan Marah Rusli. Sedangkan, kelas XI diwajibkan untuk membaca “Salah Asuhan” karya Abdoel Moeis. Lalu, kelas XII diwajibkan membaca “Atheis” karangan Achdiat K.Mihardja.
Di sekolah lain pun begitu. Kelas X diwajibkan membaca “Lelaki Tua dan Laut” karya Ernest Hemmingway. Kelas XI diwajibkan membaca “1984” karya George Orwell. Dan kelas XII diwajibkan membaca “Frankeistein” karya Mary Shelley. Mereka diwajibkan membaca itu selama satu jam sebelum mata pelajaran dimulai-setelah berdoa-selama seminggu-dua minggu. Waktu yang cukup untuk menyelesaikan sebuah novel. Memang, akan ada pandangan yang melihatnya sebagai sebuah pemaksaan. Namun, hal tersebut tidaklah menjadi sebuah masalah, karena dengan melakukannya di sekolah, justru lebih mengena dibanding di rumah.
Dan dalam upaya mewujudkan tindakan riil seperti itu diperlukan kerja sama antara tiga pihak, yakni perpustakaan daerah, perpustakaan sekolah dan penerbit buku. Harus ada pendataan jumlah siswa yang jelas di tiap jenjang. Alhasil, dengan cara ini akan muncul sebuah kebiasaan baru yang selama ini diidam-idamkan. Dan, ada keuntungan besar yang dapat diambil.
Pertama, memperbaiki anomali data yang berbeda dengan kenyataan yang ada di lapangan. Kedua, memperbaiki posisi Indonesia di ranking UNESCO dan PISA yang sering meletakkan Indonesia di ranking bawah dalam hal literasi. Ketiga, generasi dengan kebiasaan baru ini akan membawa ingatan, kalau ada buku-buku yang dijadikan standar bacaan saat sekolah dulu. Mereka akan dengan mudah menyampaikan, kalau pernah membaca “Sitti Nurbaya”, “Tenggelamnya Kapal Van Der Wick”, atau karya sastra luar negeri seperti “1984”, “Frankeinstein”, “Drakula”, atau “Lelaki Tua dan Laut”. Tidakkah kita bahagia akan hal itu? Daripada prestasi joget medsos atau pertengkaran atas hal dianggap sepele.
Keempat, keuntungan lainnya yang dapat diambil, yakni memperkecil peluang paranoid terhadap buku-buku yang dianggap “kiri”. Indonesia Emas 2045 tidak akan takut generasinya membaca buku “kiri” itu. Ideologi sudah tertanam kuat, prinsip yang dipegang kokoh sehingga dalam upaya menambah wawasan dan kekritisan, buku-buku “kiri” juga dapat diberikan tempat untuk dibaca.
Kelima, hal lain yang dapat diambil, yakni mewujudkan generasi Indonesia Emas 2045 itu sendiri. Literasi akan menjadi modal berharga yang kuat untuk dapat membaca, memahami dan menganalisa tentang apa yang terjadi seperti membaca masyarakat di dalam negeri dan luar negeri, membaca tentang arah globalisasi dan lain sebagainya. Semua itu datang dari peran perpustakaan sekolah. Segalanya berawal dari sana. Dan keuntungan terakhir, yang keenam! Yakni, memunculkan kesadaran akan keberadaan adanya perpustakaan sekolah. Sebuah tempat yang selama ini kerap diabaikan dan hanya berperan penting dalam momen-momen tertentu. Bahwa perpustakaan sekolah itu penting sama halnya dengan unit lainnya dan bahkan peran itu jauh lebih besar, karena efeknya berdampak secara interlokal. Dimana fungsinya tidak hanya terasa di dalam sekolah, tetapi juga di luar sekolah.
Buku-buku berkualitas tersimpan di perpustakaan sekolah akan menghasilkan generasi yang berkualitas. Peran perpustakaan sekolah tidak lagi dipandang remeh dengan anggapan, kalau perpustakaan itu “gudang buku” bukan “gudang ilmu”. Bukankah, masih banyak perpustakaan sekolah yang bernasib demikian?
Oleh sebab itu cara merubah perspektif ini, yakni dengan memberikan peran lebih pada perpustakaan sekolah. Peluang untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan generasi berkualitas akan terbuka lebih besar dan luas.
–———– *** —————