Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri dalam raker dengan Mendikbudristek Nadiem Makarim, di gedung DPD RI Senayan, Senin siang (19/8/2024).
Jakarta, Bhirawa.
Komite III DPD RI minta Mendikbudristek Nadiem Makarim untuk meninjau ulang, persentase komposisi jalur penerimaan peserta didik baru yng berlaku saat ini. Serta mempertimbangkn kebijakan penerimaan siswa melalui jalur zonasi. Karena dapat membuat siswa kesulitan untuk mengakses pendidikan di sekolah. Terutama di daerah daerah yang kekurangan sekolah negeri.
“Adanya sistem PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) jalur zonasi, yang diharap dapat menghapus stigma sekolah unggulan serta menjadi solusi pemerataan akses penfidikan. Ternyata, justru menimbulkan masalah baru bagi peserta didik dan orang tuanya, yang kebetulan lokasi rumahnya jauh dari sekolah negeri,” ungkap Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri dalam raker dengan Mendikbudristek Nadiem Makarim, di gedung DPD RI Senayan, Senin siang (19/8/2024).
Hasan Basri berharap agar penyelenggaraan PPDB dilakukan perbaikan dan pengawasan ketat. Dengan melibatkan pemerintah, institusi pendidikan dan masyarakat. Perbaikan tersebut harus dilakukan melalui penyusunan kebijakan yang obyektif, transparan dan.akuntabel. Demi terciptanya pemerataan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia.
“Penyelenggaraan PPDB juga harus diimbangi dengan pengawasan terhadap kecurangan dan penyelewengan pada penyelenggara. Juga harus melakukan penegakan hukum yng tegas bagi pihak pihak yng terlibat. Untuk memberi efek.jera dan menjaga integritas sistem pendidikan,” tandas Hasan Basri.
Senator asal Pemprov Jawa Timur yng anggota Komite III DPD RI, Ahmad Nawardi sepaham dengan rekannya, Ketua Komite III Hasan Basri. Nawardi menyarankan agar pelaksanaan PPDB dievaluasi secara berkala. Karena setiap tahun, memunculkan protes dan polemik di masyarakat. Terutama terkait jarak antara tempat tinggal dengan sekolah yng dituju. PPDB dapat berjalan.baik, jika di imbangi dengan pemerataan infrastruktur pendidikan.
“Ada yng mengukur meng gunakan Google map, ada yng pakai meteran. Persoalan sebenarnya adalah kurang meratanya sekolah negeri di Indonesia,” tandas Nawardi.
Waka Komite III DPD RI Abdul Hakim menyoroti program makan gratis, bergizi yng memerlukan anggaran besar. Diminta tidak mengurangi alokasi anggaran pendidikan yang telah diatur dalam konstitusi. (ira.hel).
