Sidoarjo, Bhirawa
Perangkat daerah di Pemkab Sidoarjo diminta benar -banar konsisten dalam menerapkan sistem ASB atau analisis standar belanja, pada proses pengadaan barang dan jasa, pada tahun anggaran 2026 ini. Bila diterapkan, akan ada efisiensi anggaran yang bisa meningkat.
“Untuk keberhasilan sistim ini, para PPKOM yang ada di perangkat daerah, harus koordinasi dengan Bappeda dan BPKAD,” kata Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Sidoarjo, Anang Siswandono, belum lama ini.
Anang mengungkapkan, di Kabupaten Sidoarjo, analisis standar belanja belum banyak di pakai di perangkat daerah. Akibatnya masih banyak ditemui, pengadaan barang jasa yang tidak singkron.
Di lapangan banyak ditemui antar perangkat daerah mengusulkan pengadaan barang dan jasa yang sama. Sistem ASB diharapkan bisa mencegah anggaran ganda.
“Di Dinas ada, di kecamatan juga ada,” kata Anang, dihadapan para PPKOM perangkat daerah Pemkab Sidoarjo yang diundang oleh Bagian Pembangunan Pemkab Sidoarjo.
Setelah menerapkan sistem ASB, juga diharapkan PPKOM yang berada di perangkat daerah tidak sampai melakukan adendum dari yang direncanakan. Sebab menurut Anang, melakukan adendum jelas akan menambah anggaran lagi.
“Anggaran yang mampu diefisienkan, akan bisa dimanfaatkan untuk kegiatan yang lain,” ujarnya.
Penerapan sistem ASB, menurut Anang, telah diatur dalam Permendagri tentang tata kelola keuangan daerah. Sistem ASB, bisa diterapkan untuk pengadaan barang jasa untuk kebutuhan seperti Kontruksi jalan, pembangunan gedung, sarana prasarana dan proses rehabilitasi. [kus.dre]
