Surabaya, Bhirawa
Pemprov Jawa Timur menyiapkan 56.647 beasiswa untuk calon pelajar yang gagal menembus SPMB/PPDB sekolah negeri. Mereka nantinya akan bersekolah di sekolah swasta melalui pembiayaan beasiswa bersumber pada APBD Pemprov. Ombudsman meminta, pengawasan yang ketat dalam menyeleksi calon penerima agar beasiswa diterima kepada mereka yang benar-benar berhak.
“Kami mendukung kebijakan pemprov (Jawa Timur) yang melakukan intervensi biaya pendidikan siswa yang bersekolah di swasta. Hanya, kami minta pengawasan harus benar-benar dilakukan untuk memastikan penerima beasiswa adalah benar-benar yang berhak,” kata Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Timur Agus Muttaqin dalam penjelasan tertulis.
Saat launching SPMB (seleksi penerimaan murid baru) SMA/SMK/SLB di Surabaya, 20 Mei 2025, Dinas Pendidikan Pemprov Jawa Timur membeber bahwa jumlah lulusan SMP sederajat tahun ini sebanyak 682.252 siswa. Daya tamping SPMB Jawa Timur hanya 261.396 kursi (38,31 persen). Artinya, 61,69 persen atau 420.856 siswa perlu diarahkan ke sekolah swasta.
Pada SPMB tahun ini, Pemprov melakukan terobosan dengan mengajak SMA/SMK swasta untuk bergabung. Pemprov berkomitmen menyiapkan 56.647 beasiswa untuk siswa bersekolah di SMA/SMK swasta yang gagal menembus SPMB. Rinciannya, 24.310 beasiswa penuh dan 32.337 potongan biaya.
Menurut Agus, kebijakan Pemprov ini patut diacungi jempol. Pemprov belajar dari pengalaman PPDB tahun-tahun sebelumnya, khususnya terkait jalur zonasi yang seolah menjadi momok. Setiap tahun muncul permasalahan zonasi, yang dipicu keterbatasan ketersediaan sekolah negeri, sehingga calon siswa menggunakan segala cara untuk bisa menembus SPMB.
“Tahun ini, dinas pendidikan menggandeng swasta. Mudah-mudahan bisa mengurangi laporan PPDB/SPMB jalur zonasi. Kami berharap, dengan pelibatan swasta plus beasiswa pemprov, tidak ada lagi favoritisasi sekolah negeri. Baik di swasta maupun negeri sudah berstandar sama, minimal tidak ada lagi biaya mahal di sekolah swasta,” jelas Agus.
Agus menjelaskan, Dinas Pendidikan sebaiknya melibatkan Inspektorat untuk mengawasi pendistribusian beasiswa tersebut. Inspektorat selaku pengawas internal harus semakin menunjukkan taji-nya dalam pengawasan SPMB. ”Kalau tidak tertangani di inspektorat, silakan calon siswa melapor ke Ombudsman. Kami focus mencari solusi dan perbaikan tata kelola, agar pendistrusian beasiswa benar-benar diterima kepada yang berhak,” jelas dia.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjelaskan, program beasiswa itu merupakan hasil kerja sama pemprov dengan SMA/SMK swasta. Hal itu ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama pada puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2 Mei 2025.
“Terima kasih kepada para kepala satuan pendidikan swasta yang telah memberikan kemudahan bagi calon peserta didik melalui beasiswa penuh dan biaya pendidikan terjangkau,” kata Khofifah setelah menyeksikan penandatanganan komitmen tersebut.
Khofifah menegaskan program ini bertujuan untuk memastikan tidak ada lagi anak Jawa Timur yang putus sekolah hanya karena tidak diterima di sekolah negeri atau terkendala biaya pendidikan.
Dalam penyaluran beasiswa tersebut, beasiswa pemprov sebesar Rp 1 juta bagi siswa yang gagal SPMB dari keluarga prasejahtera untuk bersekolah di SMA/SMK swasta. Syaratnya, calon penerima tidak sedang menerima bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah, termasuk Program Indonesia Pintar (PIP).
Mereka bisa berasal dari keluarga miskin, buruh berpenghasilan di bawah UMR, keluarga yang masuk DTKS/penerima bansos. Total anggaran yang disiapkan pemprov Rp 5,7 miliar. [geh.wwn]