Pemkot Probolinggo, Bhirawa
Kebijakan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) mulai menjadi strategi pengendalian konsumsi energi di daerah, seiring rencana penerapan skema kerja fleksibel oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Pemerintah Kota Probolinggo pun mulai melakukan penyesuaian, dengan menjadikan WFH sebagai bagian dari langkah efisiensi bahan bakar minyak (BBM), meski kondisi pasokan di daerah tersebut masih terpantau aman.
Wali Kota Probolinggo, Aminuddin, mengatakan skema WFH dinilai efektif menekan mobilitas harian ASN, sehingga berdampak langsung pada pengurangan konsumsi bahan bakar.
“Stok BBM sampai saat ini masih aman dan permintaan juga stabil. Namun kita memang sedang dalam fase efisiensi. Salah satunya melalui WFH untuk menghemat waktu dan penggunaan bahan bakar,” ujarnya usai agenda Halal Bihalal di lingkungan Pemkot, Rabu (25/3).
Menurutnya, kebijakan tersebut sejalan dengan arah pemerintah provinsi yang dalam waktu dekat akan menerapkan WFH secara terjadwal bagi ASN.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur dijadwalkan mulai memberlakukan WFH setiap hari Rabu mulai awal April 2026. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya penghematan energi yang diinstruksikan pemerintah pusat.
Meski demikian, Aminuddin menegaskan penerapan WFH bukan berarti menurunkan kualitas pelayanan publik. ASN tetap dituntut menjaga produktivitas dan disiplin kerja.
“WFH ini bukan pelonggaran, tapi pola kerja fleksibel. Pelayanan publik tidak boleh terganggu, justru harus tetap optimal,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Pemkot Probolinggo juga tengah menyiapkan Surat Edaran (SE) yang mengatur pola kerja sekaligus mendorong penggunaan transportasi ramah lingkungan. ASN diimbau mulai beralih ke kendaraan listrik atau moda non-BBM lainnya.
Sementara bagi pegawai dengan jarak tempuh dekat, penggunaan sepeda menjadi alternatif yang didorong.
“Surat Edaran sedang kami siapkan. Intinya mendorong efisiensi, termasuk penggunaan kendaraan non-BBM,” tambahnya.
Di sisi lain, Pemkot memastikan kondisi konsumsi BBM di Kota Probolinggo masih dalam batas normal. Bahkan saat momentum Lebaran, penggunaan tercatat di kisaran 19 hingga 20 kiloliter per hari dan masih terkendali. [irf.dre]
