Kota Malang, Bhirawa
Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melalui Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) terus memperkuat pelaksanaan program nasional Koperasi Merah Putih (KMP). Meski hingga kini belum ada pembiayaan langsung dari Pemkot, program tersebut mulai menunjukkan perkembangan positif di lapangan dengan beroperasinya bebarapa KMP skala kecil yang fokus pada penyediaan kebutuhan pokok masyarakat.
Kepala Diskopindag Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, menjelaskan bahwa saat ini pihaknya masih berada pada tahap awal pelaksanaan, yakni pembangunan fisik gerai dan bimbingan teknis (Bimtek) bagi pengurus koperasi yang baru terbentuk.
“Tahap pertama kami masih untuk pembangunan gerai Koperasi Merah Putih. Pembiayaan dari Pemkot belum dilakukan karena masih dalam tahap persiapan dan konsolidasi teknis,” ujar Eko, Rabu (12/11) kemarin.
Menurut peria yang kerap disapa Eko Syah itu , sinergi lintas instansi dilakukan agar pembangunan fisik dan tata kelola koperasi dapat berjalan efektif.
Ia menambahkan, dari total 57 koperasi KMP yang telah terbentuk di Kota Malang, baru delapan koperasi yang sudah aktif menjalankan kegiatan usaha, sementara 49 lainnya masih menjalani Bimtek dan pendampingan manajemen.
“Yang sudah aktif ada delapan KMP, sedangkan lainnya masih dalam proses pelatihan dan penyusunan pusat pengacuan. Kami pastikan setiap koperasi mendapat pembinaan sesuai standar operasional agar siap beroperasi secara mandiri,” tambahnya.
Eko menjelaskan, koperasi yang sudah aktif saat ini masih berfokus pada sektor kebutuhan pokok masyarakat, seperti penjualan sembako, LPG, dan air isi ulang. Tiga sektor ini dinilai vital karena memiliki keterkaitan langsung dengan stabilitas ekonomi rumah tangga dan kebutuhan harian warga.
Delapan koperasi tersebut tersebar di sejumlah wilayah, yakni Bumiayu, Bandulan, Dinoyo, Sawojajar, Bandungrejosari, Madyopuro, Kedungkandang, dan Cemorokandang.
“Usaha yang sudah berjalan memang masih dalam skala kecil, tapi memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok di tingkat lokal. Ke depan, kami akan bantu dalam penguatan permodalan dan jejaring pasokan,” jelas Eko.
Selain itu, Pemkot Malang juga tengah membangun gerai KMP di kawasan Balearjosari dan Arjowinangun. Lokasi tersebut dipilih karena dianggap strategis dalam memperkuat rantai distribusi kebutuhan pokok di wilayah utara dan timur Kota Malang.
“Semua sektor ekonomi sudah kami siapkan, namun yang paling penting adalah memastikan kebutuhan vital masyarakat tetap terpenuhi, terutama di tengah fluktuasi harga dan distribusi bahan pokok,” tegasnya.
Program Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari inisiatif nasional yang digagas untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui wadah koperasi berbasis kebangsaan. Tujuannya ialah membangun jejaring ekonomi rakyat yang sehat, mandiri, dan berdaya saing di setiap daerah.
Eko menambahkan bahwa pelaksanaan KMP di Kota Malang juga disinergikan dengan program pemberdayaan ekonomi kerakyatan, seperti pelatihan kewirausahaan dan penguatan kelembagaan koperasi. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan koperasi modern yang tidak hanya bergerak dalam sektor perdagangan, tetapi juga berperan dalam rantai pasok produksi dan distribusi lokal.
“Kami ingin Koperasi Merah Putih menjadi model koperasi mandiri berbasis gotong royong dan profesional, bukan sekadar tempat usaha kecil. Karenanya, semua proses dilakukan bertahap agar hasilnya matang,” ujar Eko.
Eko tidak menampik bahwa tantangan terbesar saat ini adalah keterbatasan pembiayaan dan kesiapan sumber daya manusia koperasi. Oleh karena itu, Diskopindag bersama instansi terkait masih memfokuskan diri pada pembenahan dasar, mulai dari tata kelola keuangan, pelaporan, hingga pelatihan digitalisasi koperasi.
“Kami masih memperkuat aspek manajemen dan sumber daya manusia. Setelah tahap Bimtek selesai, baru kami siapkan model pembiayaan bertahap sesuai kemampuan APBD dan dukungan program pemerintah pusat,” katanya.
Ke depan, Pemkot Malang menargetkan seluruh koperasi KMP dapat aktif pada 2026 dengan sistem pengelolaan digital, termasuk dalam hal pencatatan transaksi dan pelaporan usaha. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperluas inklusi ekonomi dan memperkuat ketahanan pangan di tingkat daerah.
“Koperasi Merah Putih adalah gerakan ekonomi rakyat berbasis kemandirian. Kami ingin agar setiap koperasi tidak hanya berdagang, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi lokal yang solid dan transparan,” pungkas Eko.[mut.ca]