Wali Kota Batu, Nurochman saat menyampaikan rasionalisasi belanja anggaran 2025 pada Legislatif di Kantor DPRD setempat.(Anas/Bhirawa)
Kota Batu,Bhirawa.
Pemerintah Kota (Pemkot) Batu mengambil langkah cermat dan bijak dalam upaya merasionalisasi belanja anggaran. Dua di antaranya melakujan rasionalisasi tunjangan dan pengurangan perjalanan dinas. Selain itu pemkot juga menghapus beberapa kegiatan yang tidak mendesak. Langkah ini diambil menyikapi penurunan Transfer ke Daerah (TKD) yang mencapai Rp168,69 miliar.
Wali Kota Batu, Nurochman menyatakan bahw langkah efisiensi yang diambil ini sekaligus menjadi momentum memperkuat kemandirian fiskal dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).”Sejumlah strategi peningkatan PAD dijabarkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, digitalisasi pelayanan pajak melalui aplikasi SIP Mobile SAE,” ujarnya, Selasa (14/10).
Selain itu pemkot juga akan memberikan insentif fiskal untuk mendorong pertumbuhan investasi. Insentif ini juga untuk memperkuat sektor unggulan seperti pariwisata, UMKM dan pertanian hortikultura. Selain itu pemkot juga akan melakukan optimalisasi aset dan potensi baru seperti, e-parkir di alun-alun, pajak air tanah, penataan regulasi villa dan homestay berbasis platform digital, serta pembaruan data PBB.
Dipastikan penurunan transfer dari pusat akan menjadi pemicu bagi Pemkot Batu untuk bertransformasi menuju kemandirian fiskal. “Semangat ini sejalan dengan visi Mbatu SAE yang menempatkan inovasi dan kemandirian sebagai fondasi utama pembangunan,” ungkap Cak Nur, panggilan akrab, Nurochman.
Ia menjelaskan bahwa Pemkot Batu terus berupaya menyeimbangkan komposisi belanja sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Saat ini belanja pendidikan telah mencapai 22,59 persen, sedangkan peningkatan kualitas SDM mencapai 1,80 persen. Pemkot berkomitmen menyesuaikan belanja pegawai dan belanja infrastruktur secara bertahap hingga lima tahun ke depan.
Adapun APBD Kota Batu Tahun Anggaran 2026 akan difokuskan pada layanan dasar. Yaitu, peningkatan kompetensi guru, rehabilitasi ruang kelas dan digitalisasi pembelajaran, dan peningkatan layanan puskesmas. Selain itu APBD juga difokuskan untuk percepatan penurunan stunting dan penguatan sistem rujukan, pengembangan UMKM, dan revitalisasi pasar rakyat dan program padat karya.
“Kita pastikan bahwa APBD tahun 2026 benar-benar pro rakyat. Anggaran harus hadir di sektor-sektor yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan,” tegas Cak Nur.
Menanggapi perhatian DPRD terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), kepala daerah dari PKB ini menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Batu telah membentuk Satuan Tugas MBG. Satgas ini untuk memastikan MBG di Kota Batu memiliki kualitas baik, keamanan terjaga, dan ketepatan sasaran program.
Satgas ini melakukan evaluasi berkala dan memberikan rekomendasi strategis. Di antaranya, sinkronisasi data penerima, pembekalan SDM di dapur dan sekolah, penambahan tenaga ahli gizi, serta penerapan SOP yang ketat di setiap tahapan penyediaan makanan.
Pemkot memastikan program MBG di Kota Batu bisa berjalan aman, tepat sasaran, dan benar-benar bermanfaat bagi anak-anak atau pelajar. Dan MBG ini bukan sekadar program nasional, tapi komitmen moral untuk menyiapkan generasi Kota Batu yang sehat dan cerdas.
Dan untuk merealisasikan semuanya, kata Cak Nur, pemkot akan memperkuat prinsip good governance dan partisipasi publik dalam setiap tahapan kebijakan. Selain itu pelibatan masyarakat, akademisi, dan pelaku usaha akan terus ditingkatkan agar setiap kebijakan publik sesuai dengan kebutuhan nyata warga Kota Batu.
“Kami ingin membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Kota Batu akan maju bila seluruh unsur masyarakat terlibat aktif dalam proses pembangunan,” tandas Nurochman.(nas.hel)