Kota Batu, Bhirawa
Pemkot Batu terus menggodokperbaikan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini berkaitan dengan adanya kejadian di beberapa sekolah di Kota Batu dimana siswanya ada yang mengalami keracunan ringan setelag mengkonsumsi MBG. Pemkot optimis program MBG ke depan akan memiliki wajah baru sebagai pelayanan publik yang lebih transparan dan akuntabel.
Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto menekankan dalam proses evaluasi dan perbaikan ini diperlukan adanya sinergi antara semua pihak. Hal ini penting dilakukan agar program MBG bisa memberi manfaat secara berkelanjutan dan jangka panjang.
“Model bersama ini harus betul-betul dijalankan agar tidak menimbulkan masalah baru dalam proses MBG, terlebih perlindungan penerima yang notabene warga Kota Batu,” ujar Heli, Kamis (2/10).
Diketahui, evaluasi dan perbaikan pelaksanaan MBG di Kota Batu ini dilakukan menyusul kejadian di dua sekolah di Kota Batu. Saat itu ada sekitar 12 pelajar mengalami reaksi medis pasca mengkonsumsi MBG diantaranya, mual ,muntah ,pusing, dan sakit perut tanpa diare.
Dinkes Kota Batu telah melakukan kajian epidemiologi dengan mengambil sample MBG yang disajikan saat itu. Yaitu, nasi putih, ayam bumbu kecam, tahu goreng, pokcay, strouberry. Dan sample ini diambil sebanyak 2 kali di jam 07.00 WIB dan 16.00 WIB. Adapun terkait beberapa siswa karena ada ganguan pencernaan. “Kemarin itu, mual dan sakit perut namun tidak diare, makanya kita lakukan pendalaman terlebih dulu,makanya kajiannnya perlu diketahui,” jelas Heli.
Bahkan, gejala tersebut dinamakan dengan gastrointestinal. Dalam kajian, dimungkinkan adanya foodr 3tf c3r3 3 3 3d born intoctication. Yaitu, adanya toksin dengan jenis bakteri bacillus cereus atau stafhylococcus aureus.
Selain itu, dalam evaluasi pelaksanaan program MBG di Kota Batu juga mengungkap sejumlah persoalan yang masih perlu pembenahan, terutama dalam aspek manajemen dan pelayanan publik. Dan evaluasi tersebut dilakukan Forkopimda dengan melibatkan Kordinator SPPI Batu, Kadindik, Dinkes, dan Camat yang ada di Kota Batu.
Berdasarkan catatan evaluasi, masalah yang muncul di antaranya terkait verifikasi SPPG, penyusunan serta penerapan SOP pengiriman, dan penggunaan paket bantuan. Selain itu juga dilakukan evaluasi peran petugas lapangan sebagai role model dalam implementasi program MBG.
Dalam SOP bagi pihak penerima manfaat, harus diperhatikan terkait potensi atau hal- hal yang dapat mempengaruhi efektivitas penyaluran MBG. Dan sebagai tindak lanjut, sejumlah rekomendasi diberikan. “Di antaranya, mulai dari penyusunan regulasi yang lebih jelas, memperkuat peran stakeholder dalam sosialisasi, hingga melibatkan media dalam mendukung penyebaran informasi kepada masyarakat,” jelas Heli
Sementara, Kordinator Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Kota Batu, Meita Syahrani Nurfida mengatakan kendala yang muncul dalam program MBG di Kota Batu muncul karena soal menegement SPPG yang bermasalah, dan ini yang harus ditindak lanjuti.
“Dari masyarakat, harapan utamanya cukup sederhana. Yaitu, bantuan yang diberikan dalam program MBG ini bisa tepat sasaran, mudah diakses, dan benar-benar bermanfaat,” ujar Meita. [nas.wwn]