Pemkab Madiun, Bhirawa
Pemerintah Kabupaten Madiun melalui Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Setda Kabupaten Madiun menunjukkan komitmennya dalam mendukung transformasi sistem pengadaan barang dan jasa melalui implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025.
Hal ini terlihat dalam kegiatan kunjungan kerja Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia, Dr. H. Hendrar Prihadi, S.E., M.M., di Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun, Kamis (7/8/2025).
Mengangkat tema “Implementasi Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Menuju Kabupaten Madiun Bersahaja,” kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Madiun H. Hari Wuryanto, Wakil Bupati Madiun dr. Purnomo Hadi, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala Perangkat Daerah, Camat, Direktur RSUD, serta pimpinan BUMD.
Kegiatan diawali dengan pembukaan dengan menampilkan seni pencak silat yang menjadi icon Kabupaten Madiun, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Bupati Madiun, H. Hari Wuryanto, S.H., M.Ak., yang menegaskan kesiapan Pemerintah Kabupaten Madiun dalam mengadopsi sistem pengadaan yang lebih modern dan transparan.
“Transformasi sistem pengadaan barang dan jasa merupakan langkah penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan akuntabel. Kabupaten Madiun siap melangkah ke arah digitalisasi sesuai amanat Perpres 46 Tahun 2025,” ujar Bupati yang akrab di sapa Mas Hariwur tersebut.
Ditemui usai kegiatan, Bupati Madiun, H. Hari Wuryanto menyampaikan penerapan versi 6 dari sistem e-katalog menjadi fokus utama pemerintah daerah.
“Kami ingin segera melaksanakan sesuai dengan regulasi. Kebetulan untuk versi 6 ini kan baru, dan kita butuh supaya segera bisa update. Maka kami menghadirkan LKPP sebagai narasumber agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai aturan,” jelasnya.
“Kita tetap akan taat regulasi agar pelaksanaan berjalan lancar. Ketentuan belanja UMKM minimal 40 persen, kita sudah melebihi itu. Yang penting, integritas teman-teman pengadaan juga harus dijaga. Jangan sampai malah tidak ada pembangunan karena takut melangkah. Justru kita perlu bergerak sesuai aturan demi mewujudkan Kabupaten Madiun yang sejahtera,” tegas Bupati. [dar.dre]