Wakil Bupati Kediri Dewi Mariya Ulfa (tengah) saat menghadiri kegiatan High Level Meeting di Gedung Grahadi Surabaya, Kamis (26/2/2026).
Pemkab Kediri, Bhirawa
Pemerintah Kabupaten Kediri terus mengintensifkan gerakan pangan murah guna menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok selama Bulan Ramadan hingga menjelang Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menekan laju inflasi sekaligus menjaga daya beli masyarakat.
Menguatkan sinergi dalam pengendalian inflasi daerah, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana melalui Wakil Bupati Dewi Mariya Ulfa menghadiri kegiatan High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Jawa Timur yang digelar di Gedung Grahadi, Surabaya, Kamis (26/2/2026).
“Mas Bupati terus melakukan kegiatan pasar murah di beberapa titik, termasuk hari ini, dalam rangka menstabilkan harga di pasaran selama Ramadan hingga Idul Fitri,” ujar Dewi Mariya Ulfa.
Gerakan pangan murah ini dilaksanakan secara bergiliran di berbagai kecamatan di Kabupaten Kediri. Sejumlah komoditas pokok disediakan, di antaranya beras, gula, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, serta kebutuhan pokok lainnya dengan harga terjangkau.
Menurut Dewi, hingga saat ini pasokan dan harga kebutuhan pokok di Kabupaten Kediri masih relatif stabil. Meski demikian, diakui terdapat beberapa komoditas yang sempat mengalami kenaikan harga. Untuk itu, Pemkab Kediri terus melakukan pemantauan lapangan dan operasi pasar guna memastikan stabilitas harga dan ketersediaan pasokan, termasuk gas LPG.
“Kemarin sempat ada kelangkaan LPG di wilayah Kediri bagian selatan. Namun, dari Pertamina Patra Niaga sudah memastikan pasokan kembali normal dan kini dalam kondisi stabil,” terangnya.
Selain fokus pada pengendalian inflasi, Pemkab Kediri juga terus mendorong percepatan digitalisasi transaksi keuangan daerah. Dalam forum TP2DD, Dewi menyampaikan bahwa sebagian besar transaksi pemerintah daerah kini telah berbasis digital, termasuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sudah dapat dilakukan secara online.
“Pembayaran pajak sudah online, parkir juga sudah berbasis digital, serta transaksi di beberapa pasar telah menggunakan QRIS. Ini untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kemudahan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.(van,nov.hel)
