Pemkab Gresik, Bhirawa
Pemerintah Kabupaten Gresik memperkuat kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui forum Rembuk Akur Menuju Gresik Maju di Lantai 4 Kantor Bupati Gresik, Kamis (02/04). Forum ini menjadi ruang konsolidasi lintas pihak untuk menyamakan standar sekaligus memperkuat sinergi pelaksanaan program di lapangan.
Wakil Bupati Gresik, Asluchul Alif menegaskan, Rembuk Akur dirancang sebagai forum diskusi dua arah yang terbuka, guna memastikan seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama terhadap arah dan standar pelaksanaan MBG.
”Ini bukan sekadar forum penyampaian, tapi ruang bersama untuk menyamakan persepsi. Pemerintah daerah, mitra, SPPG, hingga pengawas harus berada dalam satu frekuensi,” ujarnya.
Wabup juga menyampaikan bahwa forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi seluruh pihak dalam mengawal program prioritas nasional ini.
”Alhamdulillah hari ini kita bisa mengumpulkan mitra, SPPG, korwil, Komisi IV, serta teman-teman wartawan. Ini menjadi ruang interaksi dan kerja sama agar program MBG bisa berjalan dengan baik dan dipahami masyarakat secara utuh,” imbuhnya.
Dalam upaya menjaga kualitas program, Pemkab Gresik telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) MBG yang berperan dalam pengawasan dan pengendalian pelaksanaan di lapangan. Satgas ini juga memiliki kewenangan memberikan rekomendasi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) terhadap dapur yang tidak memenuhi standar.
”Kalau sudah sesuai, kita apresiasi. Tapi kalau tidak, bisa kita rekomendasikan untuk evaluasi bahkan penutupan. Ini bagian dari komitmen menjaga standar,” tegasnya.
Kini terdapat sekitar 132 dapur MBG di Kabupaten Gresik, dengan 112 dapur telah beroperasi dan sisanya dalam tahap persiapan. Seiring dinamika kebijakan nasional, Wabup Alif menekankan bahwa pelaksanaan MBG kini berfokus pada penguatan kualitas secara menyeluruh.
”Tak hanya jumlah dapur, tapi kualitas makanan, tata kelola keuangan, hingga manajemen operasional. Ini uang negara, sehingga harus dikelola secara akuntabel dan sesuai aturan,” imbuhnya.
Sejumlah standar utama yang ditekankan meliputi kepatuhan terhadap harga bahan pangan, pemenuhan standar gizi, higienitas dan keamanan pangan, hingga pengelolaan limbah. Dalam hal ini, Pemkab Gresik juga membuka ruang kolaborasi bagi dapur yang belum memiliki fasilitas pengolahan limbah memadai.
”Pemerintah daerah hadir untuk mendampingi. Yang penting, seluruh proses tetap memenuhi standar dan tidak berdampak pada lingkungan,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Gresik, Muchammad Zaifuddin menegaskan, DPRD menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan. Namun demikian, ia menekankan bahwa pengawasan dilakukan dengan semangat perbaikan bersama.
”Kami berbicara berdasarkan data di lapangan. Tapi semangatnya adalah solusi, bagaimana program ini bisa berjalan lebih baik,” ujarnya.
Zaifuddin mengungkapkan, salah satu tantangan utama adalah masih lemahnya komunikasi antar unsur pelaksana di tingkat dapur, yakni Kepala SPPG, mitra, tim akuntansi, dan agen.
”Empat unsur ini adalah kunci. Kalau komunikasinya tidak baik, maka pelaksanaan di lapangan juga akan bermasalah,” tegasnya. [eri.fen]
