DPRD Bondowoso, Bhirawa
Pemerintah Kabupaten Bondowoso bersama DPRD mulai menggeser pola penanganan infrastruktur jalan dan irigasi dari pendekatan parsial ke penyelesaian menyeluruh. Pada tahun 2026, penanganan infrastruktur ditargetkan dilakukan secara tuntas per ruas, bukan lagi tambal sulam.
Ketua Komisi III DPRD Bondowoso, Sutriono, mengatakan pada Februari 2026 proses penanganan infrastruktur jalan dan irigasi sudah mulai memasuki tahapan pelaksanaan.
“Pada bulan Februari ini seluruh tahapan sudah mulai berjalan. Target penanganan mencapai sekitar 25 kilometer, dan angka tersebut sudah termasuk pekerjaan rekonstruksi, rehabilitasi, serta pemeliharaan rutin,” ujar Sutriono saat dikonfirmasi awak media di Kantor BSBK Bondowoso, Rabu (28/1).
Ia menegaskan bahwa penanganan infrastruktur tidak lagi berbasis wilayah administratif, melainkan berdasarkan tingkat kerusakan yang ada di lapangan.
“Yang menjadi prioritas bukan wilayahnya, tetapi ruas yang mengalami kerusakan harus ditangani. Prinsip kami jelas, satu ruas harus dituntaskan, kemudian baru berpindah ke ruas berikutnya, agar tidak dikerjakan secara parsial atau ecer-lecer,” tegasnya.
Menurut Sutriono, arah kebijakan tersebut sejalan dengan komitmen Bupati Bondowoso yang menginginkan pembangunan infrastruktur dilakukan secara berkelanjutan dan berdampak jangka panjang.
“Arahnya sudah jelas dari Pak Bupati. Tinggal bagaimana Pak Ansori selaku Kepala BSBK segera menindaklanjuti dan mengakomodasi masukan dari teman-teman UPT, karena memang masih ada beberapa titik yang belum terakomodasi dalam perencanaan awal,” jelasnya.
Di tengah keterbatasan fiskal daerah, Sutriono menilai pendekatan kolaboratif menjadi kunci agar target pembangunan tetap tercapai.
“Perencanaan ini tidak berdiri sendiri, tetapi disusun bertahap dalam satu perjalanan RPJMD lima tahunan. Setiap tahun sudah ada target yang jelas, berapa yang ditangani tahun ini dan berapa yang dilanjutkan tahun berikutnya, sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh BSBK,” pungkasnya.
Sementara itu, Plt Kepala BSBK Bondowoso, Ansori, menyampaikan bahwa pihaknya telah memulai proses pengadaan jasa konsultansi sebagai langkah awal pelaksanaan program infrastruktur tahun anggaran 2026.
“Untuk detail teknisnya, kami masih menunggu laporan final dari masing-masing bidang. Namun secara garis besar, target penanganan pada tahun 2026 mencapai 25 kilometer, dengan rincian 20 kilometer pekerjaan reguler dan 5 kilometer untuk pemeliharaan rutin jalan,” ujar Ansori.
Ia menjelaskan, target tersebut merupakan hasil rapat kerja bersama Komisi III DPRD Bondowoso yang tetap menyepakati penggunaan skema kolaborasi dalam pelaksanaan pembangunan.
“Kolaborasi yang kami maksud adalah kerja sama antara pemerintah daerah dengan masyarakat, pemerintah desa, serta kecamatan. Mengingat keterbatasan fiskal yang ada, pendekatan kolaboratif menjadi langkah paling realistis yang dapat kami lakukan,” jelasnya.
Ansori menambahkan, fokus utama kolaborasi diarahkan pada penanganan saluran drainase, baik drainase jalan maupun jaringan irigasi.
“Penanganan drainase menjadi prioritas karena sangat berpengaruh terhadap daya tahan jalan. Tujuan utama kami adalah agar infrastruktur jalan yang dibangun dapat lebih awet dan berkelanjutan, sejalan dengan arahan Ketua Komisi III,” pungkasnya. [san.kt]