Bojonegoro, Bhirawa
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) guna menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 dan Forum Konsultasi Publik (FKP) Ranwal RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025-2029. Dalam kegiatan di Pendopo Malowopati, Selasa (25/3),
Dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Setyo Wahono – Nurul Azizah dan jajaran Forkopimda Bojonegoro, Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur, Ir. Mohammad Yasin, M.Si., Wakil Bupati Blora Jawa Tengah, Sri Setyorini, Ketua DPRD Bojonegoro, Abdulloh Umar, Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi, dan Kepala Bappeda Kabupaten Tuban, perwakilan dari Kabupaten Nganjuk, Lamongan, dan Jombang.
Nampak juga, Pj. Sekda Bojonegoro, beserta Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, dan Camat se Kabupaten, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, perwakilan pengusaha, media masa, perwakilan penyandang disabilitas, serta para pelaku usaha mikro.
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dalam sambutannya mengucapkan terima kasih serta apresiasi atas kerjasama, sehingga Musrenbang RKPD tahun 2026 dan FKP RPJMD tahun 2025 – 2029 dapat dilaksanakan secara baik dan lancar.
“Perlu juga disampaikan bahwa semua ini diawali dari Musrenbang tingkat desa, Musrenbang tingkat kecamatan dan akhirnya saat ini dilaksanakan Musrenbang kabupaten,” jelasnya.
Melalui visi terwujudnya Kabupaten Bojonegoro makmur dan membanggakan, Setyo Wahono juga memaparkan lima misi diantaranya membangun sumber daya manusia yang berkualitas, unggul, berbudaya, berakhlak dan bahagia.
“Semua proses dimulai dari bawah sebab kami ingin menjawab secara fokus terhadap isu-isu yang tentang kemiskinan, indeks pembangunan yang masih rendah, dari situlah insya Allah akan kami jawab tahun ini,” terangnya.
Ke dua, membangun perekonomian daerah yang produktif, berkelanjutan dan berkeadilan. Ke tiga,membangun lingkungan yang lestari dan mengembangkan transisi energi baru terbarukan. Ke empat, meningkatkan tata pemerintahan daerah yang bersih, melayani, akuntabel, partisipatif, inklusif, dan inovatif. Dan ke lima, memajukan kebudayaan dan kebanggaan daerah.
Bupati Wahono juga menambahkan terkait program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro program quick wins, diantaranya: Sistem pemerintahan berbasis elektronik (APBD) dan digitalisasi, Penataan regulasi dan revitalisasi BUMD, Ketersediaan air, Kesejahteraan petani, Pendidikan unggul, Kesehatan masyarakat, Lingkungan berkelanjutan dan Pengentasan kemiskinan.
Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur, Mohammad Yasin menuturkan, saat ini kepala Bappeda Bojonegoro memiliki pekerjaan rumah (PR) yang harus dapat dikerjakan serta dituntaskan.
“Dikarenakan penjadwalan penyusunan dokumen perencanaan ini sangat ketat,” katanya.
Dikatakan M. Yasin yakni menyusun peta perjalanan kurun waktu lima tahun ke depan guna menerjemahkan visi misi kepala daerah atau bupati dan wakil bupati, yang saat ini dilaksanakan forum konsultasi publik.
“Oleh karena itu, dari kegiatan ini bisa mendapatkan saran dan masukan dari semua pihak, sehingga nanti bisa kita selesaikan paling lambat di bulan Juli – Agustus. Insya Allah untuk provinsi Jawa Timur akan kami selesaikan lebih cepat,” ujarnya.
Menurut M.Yasin yakni terkait Musrenbang RKPD tahun 2026 Kabupaten Bojonegoro..
“Setelah libur/cuti panjang lebaran, di awal bulan April Kepala Bappeda A.Gunaqna sudah harus bisa menyampaikan rancangan perubahan RKPD kepada kepala daerah,” ujarnya.
M. Yasin berharap kepada Kab Bojonegoro khususnya dalam hal pengentasan kemiskinan. Sebab Jawa Timur ini menjadi lumbung kemiskinan.
Sebelumnya, Kepala Bappeda Bojonegoro, Achmad Gunawan menyampaikan Musrenbang RKPD 2026 dan FKP RPJPD 2025-2029 digelar untuk menghimpun aspirasi atau harapan masyarakat terhadap tujuan, sasaran arah kebijakan, dan program pembangunan Bojonegoro.
“Juga untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan berbagai pihak dalam proses penyusunan perencanaan dan anggaran pembangunan di Bojonegoro,” ujarnya.
Di mana, penyusunan RKPD dan RPJMD ini juga sebagai penyelarasan visi dari RPJMN atau Asta Cita Presiden Republik Indonesia, RPJMD Provinsi Jawa Timur, dan RPJMD kabupaten Bojonegoro.
Rekapitulasi usulan Musrenbang tahun 2026 per urusan yang telah diverifikasi, disebutkan Ahmad Gunawan meliputi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang 853 usulan, Perumahan rakyat dan kawasan permukiman 138 usulan, Pertanian 88 usulan.
Kemudian Kepemudaan dan olahraga 75 usulan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 64 usulan, Pendidikan 34 usulan, Pariwisata 16 usulan, Perhubungan 12 usulan, Lingkungan Hidup 9 usulan, Kesehatan 5 usulan, Kebudayaan 4 usulan.
“Dari 1.375 usulan total keseluruhan yang diajukan verifikasi sebanyak 1.298 usulan atau 94,40%. Dan untuk rekapitulasi usulan pokok-pokok pikiran DPRD kabupaten Bojonegoro ada sebanyak 3.092 usulan,” sebutnya.
“Usulan tersebut diperoleh dari hasil Musrenbang di tingkat desa/kelurahan, dan Musrenbang tingkat kecamatan, serta hasil jaring aspirasi melalui reses anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro,” pungkasnya. [bas.dre]