Pemkab Bojonegoro, Bhirawa
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menggelar Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang dirangkaikan dengan Gebyar Sadar Pajak Daerah, Minggu (7/12), di kawasan Car Free Day Jalan Mastumapel. Kegiatan tahun ini mengusung tema nasional “Satukan Aksi Basmi Korupsi.”
Acara dihadiri Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, bersama jajaran Forkopimda, Kepala Bakorwil, Sekretaris Daerah, para kepala OPD, camat, serta masyarakat umum.
Pembukaan diawali doa bersama kemudian dilanjutkan laporan Inspektur Kabupaten Bojonegoro, Teguh Prihandono, serta Kepala Bapenda.
Dalam laporannya ditegaskan bahwa Hakordia 2025 menjadi momentum memperkuat peran semua pihak dalam membangun budaya antikorupsi sejak dini.
Sebagai rangkaian kegiatan, Pemkab menggelar sejumlah program edukasi, meliputi sosialisasi nilai antikorupsi bagi pelajar SD dan SMP, penanaman “Pohon Integritas,” Festival Generasi Antikorupsi 2025, serta pemberian penghargaan bagi aparatur dan masyarakat yang berkontribusi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pada momen tersebut, Pemkab Bojonegoro juga memberikan apresiasi kepada lima OPD yang meraih predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) A-Memuaskan, yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, RSUD Padangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Pendapatan Daerah, dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
Wabup Nurul Azizah berharap capaian tersebut menjadi contoh bagi OPD lain dalam peningkatan transparansi pelayanan publik. Tahun ini, tiga desa kembali ditetapkan sebagai Desa Anti Korupsi Nasional, yaitu Desa Kauman, Desa Tlogorejo, dan Desa Sambiroto. Penetapan tersebut merupakan lanjutan dari gerakan desa berintegritas yang telah berjalan selama dua tahun terakhir.
Dalam upaya menumbuhkan generasi berintegritas, Pemkab bersama Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur menganugerahkan gelar Patriot Integritas Muda 2025.
Salah satu penerima, Muhammad Faiz Qisumuddin, akan mewakili Bojonegoro di tingkat nasional. Selain itu, Festival Generasi Antikorupsi 2025 juga menghasilkan sejumlah pelajar berprestasi dari tingkat SD dan SMP.
Pada kesempatan ini, Pemkab Bojonegoro turut meluncurkan sistem pembayaran retribusi parkir non-tunai berbasis QRIS bagi kendaraan berpelat luar daerah.
Sistem tersebut diharapkan mampu mendorong transparansi pengelolaan retribusi karena pembayaran langsung masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sekaligus meminimalkan potensi pungutan liar.
Selain itu, tiga unit sepeda motor diberikan kepada wajib pajak teladan sebagai bentuk apresiasi dalam Gebyar Sadar Pajak 2025. Wakil Bupati Nurul Azizah dalam sambutannya menegaskan bahwa pencegahan korupsi merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat.
“Nilai-nilai antikorupsi harus ditanam sejak dini, dipupuk melalui keteladanan, dan diwujudkan dalam pelayanan publik. Dengan integritas, kita membangun kepercayaan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk menjaga kepercayaan tersebut lewat pembayaran pajak tepat waktu serta mendukung program-program pemerintah daerah.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan memperkuat budaya antikorupsi demi mewujudkan Bojonegoro yang Bahagia, Makmur, dan Membanggakan. [bas.dre]