Jakarta, Bhirawa
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Reni Astuti, menyuarakan pentingnya kepastian terkait program penyediaan 1 juta rumah untuk rakyat yang menjadi target Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Dalam rapat kerja dengan Menteri PUPR, Reni meminta penjelasan lebih lanjut mengenai skema kepemilikan dari rumah-rumah tersebut, terutama terkait definisi “untuk rakyat” dalam konteks ini.
Menurut politisi perempuan dari Dapil Jatim I Surabaya-Sidoarjo ini, kepastian mengenai apakah rumah tersebut akan dimiliki penuh, disewa, atau hanya bisa dihuni sangat penting untuk menjawab kebutuhan perumahan yang benar-benar menyentuh seluruh kalangan masyarakat.
“Apakah rumah ini untuk dimiliki, disewa, atau hanya dihuni? Ini penting agar masyarakat jelas dalam menyusun perencanaan mereka terkait tempat tinggal,” ujar Reni saat dikonfirmasi, Rabu (6/11).
Lebih lanjut, Reni juga menyoroti adanya penurunan anggaran untuk program perumahan rakyat di tahun 2025, dengan angka yang diperkirakan akan turun hingga 40 persen dari Rp14 triliun yang dialokasikan di tahun 2024.
Mantan Pimpinan DPRD Kota Surabaya ini pun mendorong pemerintah untuk merumuskan alternatif pendanaan selain APBN, mengingat target perumahan untuk rakyat semakin tinggi setiap tahun.
“Pemerintah perlu memperjelas skema kerja sama pembiayaan agar program ini tetap berjalan, mengingat dana APBN yang akan berkurang ke depannya,” tegasnya.
Dengan target yang semakin tinggi, menurutnya, biaya pembangunan juga akan naik, dan kebutuhan bahan bangunan akan semakin besar.
Di samping itu, Reni mengusulkan agar pemerintah memprioritaskan penggunaan bahan bangunan dari dalam negeri pada pembangunan 1 juta rumah ini.
Ia meyakini, selain membantu memenuhi target perumahan, langkah ini juga dapat meningkatkan ekonomi nasional dengan memberdayakan industri lokal.
“Program ini sebaiknya menjadi momentum untuk menggunakan bahan bangunan lokal, sehingga efeknya tidak hanya terasa bagi masyarakat yang mendapatkan rumah, tetapi juga bagi perekonomian nasional,” ungkap Reni.
Dengan beberapa poin penting ini, Reni berharap program pembangunan 1 juta rumah dapat mencapai sasarannya secara optimal. Kepastian mengenai skema kepemilikan, pembiayaan, dan penggunaan bahan bangunan dalam negeri diharapkan mampu menciptakan sistem perumahan rakyat yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. [geh,ira.gat]
