Pemprov, Bhirawa
Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mendorong pemagangan sebagai strategi utama dalam membangun sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan siap kerja.
Melalui sinergi antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan (FKJP), dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur, program pemagangan dalam negeri terus didorong sebagai solusi memperkuat kesiapan SDM menuju era Indonesia Emas 2045.
Koordinator FKJP Industri Jatim, Drs. H. Iksir Imanuwell Thouby, MM, MH menjelaskan, pemagangan berbasis konsep 3 in 1 – pelatihan, sertifikasi, dan penempatan – merupakan bentuk kolaborasi antara dunia usaha dan pemerintah untuk mempercepat penyerapan tenaga kerja.
“Pemagangan bukan hanya pelatihan biasa, tetapi bagian dari sistem ketenagakerjaan yang menyatukan pelatihan vokasi, dunia industri, dan kebutuhan pasar kerja secara langsung,” ujarnya.
Mengacu pada Permenaker No. 6 Tahun 2020, program ini memungkinkan peserta yang telah lulus pendidikan formal untuk menjalani pelatihan intensif selama satu bulan dan pemagangan langsung di perusahaan selama empat bulan. Peserta juga berhak atas uang saku, asuransi kerja, dan peluang direkrut sebagai karyawan.
Dari sisi dunia usaha, KADIN Jawa Timur menegaskan komitmennya dalam mengakselerasi revitalisasi pendidikan vokasi melalui program dual-VET (vocational education and training).
Direktur Kadin Institute dan Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan KADIN Jatim, Dr. Nurul Indah Susanti, M.Si., Psikolog menyatakan bahwa bersama Disnaker pihaknya aktif dalam Tim Koordinasi Vokasi Daerah(TKDV)dan yang jembatan antara dunia pendidikan, pelatihan dan dunia industri.
Melalui Pergub Strada TKDV diharapkan menjadi landasan kolaborasi dan sinergi antara pemerintah dan industri dalam pelaksanaan peningkatan kualitas SDM di Jawa Timur
“KADIN memfasilitasi pelatihan pelatih tempat kerja, bimbingan teknis insentif pajak, hingga pemetaan kebutuhan SDM melalui platform digital seperti MatchTalent Hub. Semua ini demi memastikan magang tidak hanya formalitas, tetapi bermakna bagi peserta dan perusahaan,” ujar Nurul.
Sementara itu, data dari BPS Februari 2025 menunjukkan bahwa angka pengangguran di Indonesia mencapai 7,28 juta orang, dengan dominasi tenaga kerja informal sebesar 59,4 persen. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya produktivitas nasional dibanding negara ASEAN lain dan kesenjangan keterampilan (skill gap) antara lulusan pendidikan dan kebutuhan industri.
Menjawab tantangan tersebut, Disnakertrans Jatim terus menggencarkan program Pemagangan Dalam Negeri (PDN) yang selama ini belum optimal. Rata-rata jumlah peserta pemagangan hanya mencakup 0,99% dari tambahan angkatan kerja baru per tahun.
Dalam sosialisasi terbaru, Disnakertrans Jatim mendorong pelaksanaan pemagangan yang lebih masif dan relevan dengan tren masa kini seperti digital creative, green jobs, dan automation. Selain itu, perusahaan diberikan insentif seperti Super Tax Deduction dan kemudahan regulasi untuk memperluas peluang magang.
Salah satu inovasi yang kini dikembangkan adalah platform ayomagang.vokasi.id, yang terintegrasi dengan SIAPkerja, untuk pencatatan data peserta, layanan jaminan sosial, dan informasi pasar kerja.
Kolaborasi aktif antara pemerintah, FKJP, dan KADIN ini diharapkan dapat menjawab tantangan link & match pasar kerja serta memanfaatkan bonus demografi Indonesia menuju visi besar Indonesia Emas 2045. [rac.gat]