DPRD Jatim, Bhirawa
Defisit anggaran masih menjadi poin krusial di P APBD Jawa Timur tahun 2025. Meski ada kenaikan rencana pendapatan, namun penambahan anggaran belanja menjadi ruang penambahan defisit angarana.
Demikian disampaikan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Timur dalam laporan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna, Rabu (3/9).
Juru Bicara Banggar, Abdullah Abu Bakar, menjelaskan bahwa dalam perubahan APBD 2025, pendapatan daerah ditargetkan naik menjadi Rp28,59 triliun atau bertambah Rp151,2 miliar dari target awal.
Namun, belanja daerah justru meningkat signifikan menjadi Rp32,99 triliun, naik Rp2,77 triliun dari alokasi sebelumnya.
“Dengan perubahan ini, defisit APBD Jawa Timur 2025 membengkak dari Rp1,77 triliun menjadi Rp4,39 triliun. Defisit tersebut ditutup dari pembiayaan netto yang ikut naik dengan jumlah yang sama,” ujar Mas Abu sapaan akrabnya dalam penyampaian laporannya.
Abu menegaskan, Banggar bersama TAPD dan komisi-komisi DPRD Jatim sepakat agar perubahan APBD 2025 diarahkan pada program yang langsung menyentuh rakyat.
“Tiga fokus utama perubahan belanja daerah, yaitu kebijakan sensitif terhadap kebutuhan masyarakat kecil, efisiensi anggaran dengan orientasi ke masyarakat, dan penguatan program pro poor seperti beasiswa serta bantuan sosial,” jelasnya.
Beberapa usulan konkret yang disampaikan Banggar antara lain, Penambahan jumlah penerima beasiswa hingga 50 ribu siswa dengan nominal Rp1 juta per penerima. Program Pasar Murah Sembako dan kajian tambahan bansos di akhir tahun 2025.
Selain itu, Pelatihan kepala desa dan koperasi Merah Putih melalui BPSDM dengan melibatkan akademisi, Dukungan kegiatan Parlemen Go To School untuk meningkatkan literasi kewarganegaraan Gen Z, Dukungan pada kegiatan seni dan budaya sebagai bentuk apresiasi kepada seniman.
Terkait dengan kondisi terakhir , Banggar DPRD Jawa Timur sepakat untuk merealokasi anggaran perjalanan luar negeri DPRD yang dihapus ke program social dan Dukungan pemulihan sarana prasarana terdampak gejolak sosial serta pengamanan trantibum.
Selain itu Banggar juga menyampaikan sejumlah rekomendasi Komisi-komisi DPRD, antara lain:
Dari Komisi A ada Tambahan Rp7,1 miliar untuk pelayanan publik dan transformasi digital birokrasi. Untuk Komisi B diusulkan tambahan Rp122,4 miliar untuk sektor pertanian, UMKM, perdagangan, hingga pariwisata.
Sedangkan dari Komisi C mengusulkan penambahan Rp11 miliar dan dukungan pinjaman daerah Rp300 miliar untuk BPR Jatim.
Komisi D menyampaikan perlunya penambahan Rp20 miliar untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Sedangkan Komisi E, Usulan tambahan Rp161,7 miliar untuk gaji guru, beasiswa, layanan kesehatan, dan pengembangan seni budaya.
Menurut Abu, perubahan APBD 2025 harus menjadi momentum sense of crisis daerah untuk menjawab tantangan sosial-ekonomi Jawa Timur.
“Banggar sependapat, perubahan APBD ini tidak sekadar soal angka, tetapi komitmen agar kebijakan fiskal responsif terhadap rakyat, terutama dalam menghadapi gejolak sosial dan kebutuhan dasar masyarakat,” pungkasnya.
Pacu Serapan
Komisi D DPRD Jawa Timur menyoroti rendahnya serapan anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jatim pada tahun anggaran 2025.
Hingga saat ini, serapan anggaran baru mencapai 46,09 persen atau sekitar Rp 61,2 miliar dari total Rp 132,7 miliar.
Juru Bicara Komisi D, Nurul Huda, dalam rapat kerja pembahasan Raperda Perubahan APBD (P-APBD) 2025, mendesak Bappeda untuk mempercepat penyerapan anggaran dalam waktu empat bulan ke depan.
“Masih ada Rp 71,5 miliar yang harus diserap dengan cepat, efektif, dan sesuai aturan. Jangan sampai anggaran menumpuk di akhir tahun dan tidak berdampak nyata bagi masyarakat,” tegas Nurul Huda, Selasa (2/9).
Komisi D menilai, Bappeda Jatim memiliki posisi strategis sebagai “dapur umum” perencanaan pembangunan. Ibarat dapur, Bappeda harus bisa menyiapkan “menu” sesuai kebutuhan masyarakat Jawa Timur, bukan sekadar menjalankan prosedur administratif.
“Bappeda adalah jembatan pusat dan daerah, pengarah APBD agar lebih pro-pangan dan pro-rakyat miskin. Perannya sangat menentukan arah kebijakan daerah,” lanjut Nurul.
Dalam pandangan Komisi D, Bappeda juga berfungsi seperti dalang dalam wayang, yang mampu mengorkestrasi lintas sektor untuk mendukung kebijakan nasional, seperti Instruksi Presiden tentang Swasembada Pangan dan strategi pengentasan kemiskinan.
Selain itu, Bappeda menjadi tumpuan utama dalam menyalurkan aspirasi rakyat yang disampaikan melalui reses anggota DPRD Jatim.
“Kalau Bappeda hanya berhenti pada tataran administratif, maka APBD tidak akan menyentuh langsung petani, nelayan, dan masyarakat miskin. Padahal inilah kelompok yang paling membutuhkan,” tegasnya.
DPRD Jatim meminta agar dalam empat bulan ke depan, Bappeda tidak hanya mengejar target serapan, tetapi juga memastikan program pembangunan benar-benar berbasis data dan berdampak nyata.
“APBD harus menjawab tantangan Jawa Timur: ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Itu yang menjadi garis besar rekomendasi Komisi D,” pungkas Nurul Huda. [geh.gat]