Gresik, Bhirawa.
Panitia khusus (pansus) DPRD, atas tiga ranperda usulan pemerintah. Akan di bahas secara maraton dan detail, fokus terhadap peningkatan PAD juga masyarakat daerah tertinggal atau pelosok, yang rentan tidak tersentuh program prioritas.
Wakil Ketua DPRD Gresik Mujid Ridwan mengatakan, bahwa pembahasan secara detai oleh pansul I dan 2. Tapi secara maksimal, akan di prioritas pada RPJMD 2025-2029, memiliki posisi vital dalam menentukan arah serta prioritas pembangunan daerah. Karena RPJMD harus mewujudkan visi dan misi Bupati, sebagai janji politik yang harus dilaksanakan.
“Pembangunan daerah harus memperhatikan aspek keadilan ekologis, karena pembangunan berkelanjutan bisa tercapai jika seluruh kebijakan dan program. Dijalankan dengan kesadaran
terhadap kebutuhan lingkungan hidup dan keadilan sosial bagi generasi sekarang dan mendatang,” ujarnya.
Pada RPJMD menempatkan poin penting, yakni pengembangan sumber daya manusia (SDM) unggul. Dengan meningkatkan sarana dan prasarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), serta keagamaan (Religi) sebagai prioritas pembangunan.
Wilayah rawan banjir selama ini berdampak pada kelancaran aktivitas warga, kerusakan infrastruktur dan potensi kerugian ekonomi masyarakat.
Ditambahkan Mujid Ridwan, bahwa juga mendorong perubahan mendasar dari Bank Perkreditan Rakyat Gresik. Menjadi bank perekonomian rakyat dalam meningkatkan perekonomian
masyarakat, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), demi Gresik Barokah yang lebih optimal.
Juga pentingnya keterbukaan informasi publik, fokus pada yang berdampak nyata dan menjadikan barokah sebagai landasan kebijakan dan kegiatan pembangunan.
Sementara Plt Bupati Gresik, dr. Asluchul Alif dalam jawaban sidang paripurna PU fraksi mengatakan, bahwa terhadap ranperda tentang RPJMD tahun 2025-2029.
Menghargai penekanan fraksi pada pentingnya keadilan ekologis, dan pelestarian lingkungan hidup. Dokumen RPJMD, telah dimasukkan pengendalian pencemaran lingkungan melalui penetapan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) dengan target 62,10 sampai dengan 66,00.
“Pemerintah menerapkan pendekatan ecoregion dan klhs, untuk menjaga daya dukung lingkungan. Ruang terbuka hijau ditargetkan meningkat hingga 136,01 (seratus tiga puluh enam koma satu) hektar pada tahun 2030 dan sdm unggul mencakup pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi yang inklusif,” ungkapnya. [kim.dre]