Oleh :
Retno Susilowati
Analis dan pemerhati kebijakan publik; Peneliti Public Sphere Center (Puspec), Surabaya
Dalam 20 tahun terakhir, pertumbuhan biaya kesehatan di semua negaralebih besar daripada pertumbuhan ekonomi. Survei Mercer Marsh Benefits mengenai Health Trends 2023 menyebutkan, biaya kesehatan di Indonesia diprediksi terus meningkat hingga 13,6 persen.Kompas (15/6/2024).
Realitas di atas, selanjutnya memantik pertanyaan, apakah angka kenaikan biaya kesehatan tersebut sudah diimbangi dengan pertumbuhan anggaran kesehatan sehingga pembiayaan program kesehatan termasuk misalnya anggaran untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan bagi setiap rakyat Indonesia dapat terpenuhi?
Target pendapatan negara dalam APBN yang dari tahun ke tahun konsisten naik merupakan manifestasi politik anggaran pemerintah bersama DPR yang di dalamnya termasuk untuk anggaran kesehatan. Anggaran Kesehatan Naik 8,1 Persen. Lantas, dari manakah pemerintah mengumpulkan dana untuk mengisi pundi-pundi kas negara tersebut?
Dari target pendapatan negara tahun 2024 yang sebesar Rp 2.802,3 triliun, kontribusi terbesarnya adalah dari penerimaan pajak yang ditargetkan sebesar Rp 1.988,9 triliun (70,97 persen dari total pendapatan negara). Sebagai penopang utama APBN, target penerimaan pajak juga konsisten naik dari tahun ke tahun kecuali di tahun 2020-2021 yang terdampak pandemi Covid-19.
Optimalisasi penerimaan pajak disiasati antara lain dengan kebijakan teknis berupa: tindak lanjut PPS dan implementasi NIK sebagai NPWP, ekstensifikasi pajak serta pengawasan terarah dan berbasis kewilayahan, implementasi core tax system; optimalisasi pengungkapan ketidakbenaran perbuatan, pemanfaatan kegiatan digital forensics, dan insentif fiskal yang terarah serta terukur (Kementerian Keuangan, 2024).
Dengan berbagai upaya tersebut, wajar bila pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan terlihat percaya diri bahwa target penerimaan pajak tahun ini akan kembali tercapai. Optimisme pemerintah ini tercermin antara lain dari penyusunan anggaran anggaran kesehatan tahun 2024 yang juga tumbuh 8,7 persen dari anggaran tahun sebelumnya.
Kenaikan anggaran pendidikan selama beberapa tahun belakangan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia. Anggaran kesehatan tahun 2024 difokuskan untuk penguatan sistem kesehatan melalui transformasi sistem kesehatan, yaitu transformasi layanan primer dan rujukan, ketahanan kesehatan, serta pembiayaan, SDM, dan teknologi kesehatan.
Pembangunan bidang kesehatan juga menitikberatkan pada upaya percepatan penurunan angka prevalensi stunting serta penanganan penyakit katastropik. Semua program dan kebijakan di bidang pendidikan dan kesehatan tersebut tentunya dapat terwujud apabila penerimaan pajak yang merupakan tulang punggung penerimaan negara dapat tercapai. Dengan demikian, pajak sebagai pungutan yang bersifat memaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 23A UUD 1945 dapat digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
Kontribusi Pajak di Bidang Kesehatan
Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian negara Indonesia. Salah satu sektor yang mendapatkan dampak positif dari peran pajak adalah bidang kesehatan. Pada tahun 2024 anggaran di Kementerian Kesehatan pada APBN 2024 adalah sebesar Rp 186,4 triliun. Jumlah ini meningkat 8,1%, dibandingkan anggaran pada tahun 2023. Kenaikan ini menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam meningkatkan kualitas kesehatan di Indonesia.
Lantas, apa saja kontribusi pajak di bidang kesehatan sehingga selalu membutuhkan alokasi anggaran yang terus meningkat setiap tahunnya. Bukti kontribusi nyata pajak pada kesehatan masyarakat dapat dilihat dari bertumbuhnya anggaran untuk kesehatan selama beberapa tahun terakhir. Peningkatan alokasi dana ini didistribusikan untuk peningkatan kualitas dan jumlah layanan kesehatan, program kesehatan promotif preventif, serta terlaksananya program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. BPJS Kesehatan membantu masyarakat untuk mengakses fasilitas kesehatan dengan harga yang lebih terjangkau, bahkan BPJS Kesehatan memberikan fasilitas layanan pengobatan secara gratis bagi keluarga kurang mampu. Dengan menggunakan BPJS Kesehatan, masyarakat dapat mengakses fasilitas kesehatan dengan lebih terjangkau. Bahkan, program BPJS mampu membantu keluarga tidak mampu untuk mendapatkan pengobatan secara gratis. Oleh karena itu, dengan membayar pajak, secara tidak langsung kita berkontribusi pada keberlanjutan program JKN ini.
Pada wilayah lain, pajak membantu meningkatkan kualitas layanan dan jumlah layanan kesehatan yang tersedia bagi masyarakat. Peningkatan kualitas layanan dan jumlah layanan kesehatan akan menunjukkan semakin baiknya fasilitas kesehatan yang ada di Indonesia. Fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik, memerlukan pembiayaan yang memadai agar dapat memberikan pelayanan yang optimal.
Dengan adanya pajak akan dapat membantu memastikan fasilitas ini dapat beroperasi dengan baik. Pajak juga digunakan untuk memperbaiki ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas, yang merupakan salah satu indikator pencapaian dalam bidang kesehatan. Selain itu, pajak juga digunakan untuk membeli dan memelihara peralatan kesehatan yang modern.
Bahwa selain mendukung jaminan dan layanan kesehatan, pajak juga digunakan untuk menjalankan program kesehatan yang bersifat promotif dan preventif. Pelayanan kesehatan promotif yaitu serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan. Sedangkan pelayanan kesehatan preventif yaitu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan atau penyakit.
Pajak juga berperan dalam mendukung penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan. Dana pajak dapat dialokasikan untuk mengadakan penelitian atau riset tentang penyakit, pengembangan obat-obatan, dan teknologi medis. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi kesehatan masyarakat. Selain penelitian, dana pajak juga digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan. Singkatnya, peran pajak di bidang kesehatan menjadi vital dalam membentuk masyarakat yang tangguh, sehat, dan berdaya saing di masa depan. Semoga.
———- *** ———–
