Kota Batu, Bhirawa
Pemerintah Kota Batu memastikan penggunaan anggaran dalam pembangunan tahun 2025 tidak ada penyelewengan dan mengutamakan transparansi publik.
Karena itu mereka optimis semua anggaran yang digunakan wajar tanpa kesalahan. Karena itu mereka secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025 fan optimis bisa mendapatkan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Penyerahan ini dilakukan tepat waktu sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,” ujar Nurochman, Wali Kota Batu, Selasa (31/3).
Ia menegaskan ketepatan waktu pelaporan merupakan indikator utama dari manajemen birokrasi yang sehat dan profesional dalam mempertanggungjawabkan penggunaan APBD kepada masyarakat.
Karena itu dokumen krusial LKPD ia serahkan langsung kepada Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin pada Senin (30/3).
Kepala Daerah yang akrab disapa Cak Nur ini menjelaskan bahwa LKPD yang diserahkan merupakan hasil konsolidasi data keuangan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Batu.
Laporan tersebut menyajikan informasi menyeluruh mengenai posisi keuangan, arus kas, hingga realisasi program pembangunan yang telah dijalankan selama satu periode fiskal.
“Kami menyerahkan laporan keuangan unaudited tahun 2025 untuk segera memasuki tahapan audit terinci. Kecepatan penyerahan ini adalah bukti keseriusan kami dalam menjaga tata kelola keuangan daerah yang akuntabel,” jelas Cak Nur.
Ia memastikan setiap anggaran yang terserap dalam program pembangunan Kota Batu dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dan menghadapi proses pemeriksaan tim BPK, Cak Nur menginstruksikan seluruh jajaran OPD untuk bersikap proaktif dan kooperatif.
Fokus utama Pemerintah Kota Batu adalah mempertahankan opini WTP yang telah diraih secara konsisten pada tahun-tahun sebelumnya. “Target kami adalah mencapai hasil maksimal dengan mempertahankan opini WTP,” ungkap Cak Nur.
Untuk mencapai target tersebut ia meminta seluruh kepala OPD segera melakukan evaluasi dan perbaikan jika nantinya terdapat masukan teknis dari tim pemeriksa BPK. Hal ini penting demi penyempurnaan manajemen keuangan daerah yang lebih transparan di masa depan.
Diketahui, penyerahan LKPD unaudited ini menjadi dasar bagi BPK RI Perwakilan Jawa Timur untuk melakukan pemeriksaan objektif.
Dengan penyajian data yang akurat, Pemerintah Kota Batu optimis dapat terus meningkatkan standar kepatuhan terhadap regulasi. Dan dipastikan setiap anggaran dapat dikelola secara efektif dan efisien demi kesejahteraan masyarakat Kota Batu. [nas.dre]
