Sidoarjo, Bhirawa.
Isu terkait netralitas ASN dan TNI /Polri serta penyelenggara negara, menjadi satu hal yang sangat rawan dalam Pemilukada serentak di Kabupaten Sidoarjo, pada 27 November 2024 nanti. Demikian disebut oleh Ketua Bawaslu Sidoarjo, Agung Nugraha, Senin (19/8) kemarin, dalam acara peluncuran pemetaan Pemilukada 2024, yang digelar di fave Hotel Sidoarjo.
Peluncuran pemetaan kerawanan pemilihan ini, dihadiri langsung oleh Ketua Bawaslu Jatim- A. Warits dan Jajaran Forkopimda Sidoarjo, serta tamu undangan dari berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Sidoarjo.
Agung mengatakan, penyusunan IKP berdasarkan empat dimensi. Yaitu konteks sosial politik, penyelenggaraan pemilihan, kontestasi, dan partisipasi Pemilu 2024. Dari 61 indikator kerawanan yang menjadi acuan Bawaslu RI, pihak Bawaslu Sidoarjo, menurut Agung, akan memfokuskan di 15 Insdek kerawanan pemilu (IKP).
Salah satunya, potensi bencana non alam yang dapat menganggu tahapan Pilkada. Kemudian, adanya penyelenggara Pemilu yang menunjukan sikap keberpihakan dalam tahapan kampanye dan adanya ketidakprofesionalan penyelenggara Pemilu yang merugikan kampanye Paslon. “Isu terkait Netralitas ASN, TNI /Polri serta penyelenggara negara juga menjadi satu hal yang sangat rawan dalam Pilkada nanti,” sebut Agung.
Sinkronisasi data pemilih, juga masuk dalam indikator kerawanan Pilkada 2024 ini. Misalnya, pemilih di Lapas Medaeng dan Lapas Porong. Karena penghuni disana tidak semua memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). “Menurut saya, itu hal-hal yang harus dipastikan, karena kalau tidak, akan bisa berpotensi terjadi pemilihan ulang,” ujarnya.
Diharapkannya, setiap potensi kerawanan Pemilukada 2024, dapat diantisipasi, dan diminimalisir dan dicegah sedini mungkin. [kus.wwn]
