Oleh:
Dr. IG. NG. Indra S. Ranuh
Analis Kebijakan Publik
Negara sedang berhemat. Harga energi naik, anggaran tertekan dan birokrasi diminta menyesuaikan diri. Di tengah situasi itu, lahirlah kebijakan yang terdengar sederhana: aparatur sipil negara cukup bekerja dari rumah satu hari dalam seminggu. Sekilas, ini tampak seperti solusi rasional. Dalam praktik, bisa menjadi ilusi efisiensi.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara resmi menerbitkan kebijakan fleksibilitas kerja melalui skema Work From Home (WFH) setiap hari Rabu dalam periode tertentu. Tujuannya jelas: efisiensi energi, peningkatan produktivitas, dan optimalisasi teknologi informasi. Narasi kebijakan ini rapi. Bahkan nyaris sempurna. Namun dalam kebijakan publik, yang rapi belum tentu yang tepat. Masalahnya bukan pada niat.
Masalahnya pada cara kita mendefinisikan efisiensi.
Dalam pendekatan Lean Management, Taiichi Ohno menegaskan bahwa efisiensi bukan sekadar mengurangi aktivitas, melainkan menghilangkan pemborosan tanpa mengorbankan nilai.
Jika waktu kerja dipangkas tetapi proses tetap lambat, koordinasi terganggu, dan output menurun, maka yang terjadi bukan efisiensi melainkan pemindahan masalah.
Di sinilah kebijakan fleksibilitas kerja ASN mulai layak dipertanyakan. Apakah ia benar-benar mengurangi pemborosan, atau justru mengurangi kapasitas negara melayani?
Lebih jauh lagi, konsep Public Value dari Mark Moore mengingatkan bahwa keberhasilan sektor publik tidak diukur dari seberapa besar anggaran yang dihemat, melainkan dari nilai yang dihasilkan bagi masyarakat.
Negara boleh saja berhemat, tetapi jika layanan publik menurun, maka nilai publik justru tergerus.
Simulasi sederhana menjelaskan paradoks ini. Jika total nilai output birokrasi diasumsikan Rp10 triliun per tahun, maka penurunan produktivitas sebesar 5 persen saja menghasilkan kerugian tak terlihat (Opportunity loss) sebesar Rp500 miliar.
Angka ini bahkan melampaui potensi penghematan energi dan operasional yang ingin dicapai.
Di titik ini, efisiensi berubah menjadi ilusi. Hemat di atas kertas, rugi dalam kenyataan.
Ketika Negara Mengukur BBM, Tapi Lupa Mengukur Nilai
Di dalam lampiran kebijakan tersebut, pemerintah secara rinci meminta perangkat daerah melaporkan berbagai indikator: konsumsi listrik, penggunaan air, hingga bahan bakar kendaraan dinas dan pegawai.
Semua dihitung, dibandingkan, dan dievaluasi secara berkala. Negara menjadi sangat teliti dalam mengukur penghematan. Namun di situlah ironi muncul.
Yang diukur adalah berapa liter BBM yang berkurang, tetapi bukan berapa nilai pelayanan yang dihasilkan.
Yang dicatat adalah berapa rupiah listrik yang dihemat, tetapi bukan berapa cepat layanan publik diberikan. Yang diawasi adalah presensi ASN tiga kali sehari, tetapi bukan kualitas keputusan yang mereka hasilkan.
Dalam logika kebijakan publik modern, ini adalah kesalahan mendasar: mengukur input, tetapi mengabaikan outcome.
Padahal masyarakat tidak pernah merasakan penghematan listrik pemerintah.
Yang mereka rasakan hanya satu hal: apakah layanan menjadi lebih cepat atau lebih lambat.
Ketika negara lebih sibuk menghitung energi daripada nilai, maka kebijakan publik berisiko kehilangan arah. Efisiensi berubah menjadi tujuan, bukan alat dan di titik itu, negara mulai tampak hemat tetapi sesungguhnya menjadi kurang efektif.
Lebih problematis lagi, kebijakan ini berdiri di atas asumsi bahwa kinerja ASN “tetap terjaga”.
Pernyataan tersebut memang tertulis dalam dasar pertimbangan kebijakan. Namun tidak disertai indikator yang jelas, baseline yang terukur, atau metode evaluasi yang transparan.
Dalam kerangka evidence-based policy, asumsi tanpa indikator adalah risiko. Paul Cairney mengingatkan bahwa banyak kebijakan gagal bukan karena niatnya salah, tetapi karena desainnya mengabaikan kompleksitas implementasi.
Kebijakan tampak logis di atas kertas, tetapi runtuh di lapangan karena tidak memperhitungkan bagaimana sistem benar-benar bekerja.
Dalam konteks ASN Jawa Timur, tantangan itu nyata. Masalahnya tidak berhenti di sana.
Struktur ASN Jawa Timur yang didominasi tenaga fungsional sekitar 85 persen menunjukkan bahwa sebagian besar pekerjaan birokrasi berbasis output, bukan sekadar kehadiran.
Guru, tenaga kesehatan, analis kebijakan, dan berbagai profesi teknis lainnya tidak bisa diukur hanya dari jumlah hari masuk kerja.
Jika pengurangan hari kerja tidak diiringi dengan sistem pengukuran kinerja berbasis output, maka yang terjadi adalah penurunan layanan yang tidak terdeteksi secara administratif.
Selain itu, komposisi generasi ASN yang didominasi oleh generasi X (51 persen) membawa implikasi tersendiri.
Transformasi menuju kerja fleksibel membutuhkan kapasitas digital, disiplin mandiri, dan sistem kerja berbasis hasil.
Tanpa dukungan digitalisasi yang kuat, kebijakan kerja fleksibel justru berpotensi menambah friksi koordinasi, memperlambat proses, dan meningkatkan ketergantungan pada komunikasi informal yang tidak terstruktur.
Ditambah lagi dengan karakteristik birokrasi yang masih kuat pada budaya presensi, kebijakan WFH berpotensi melahirkan fenomena baru: ASN yang “hadir secara digital”, tetapi tidak sepenuhnya produktif secara substantif.
Alih-alih meningkatkan efisiensi, yang muncul justru friksi koordinasi, keterlambatan proses, dan ketergantungan pada komunikasi informal.
Pengalaman global sebenarnya sudah memberi pelajaran. Uji coba empat hari kerja di Inggris dan Jepang tidak dimulai dari kebutuhan penghematan, melainkan dari strategi peningkatan produktivitas. Kuncinya bukan pada pengurangan hari kerja, tetapi pada redesign proses kerja, digitalisasi menyeluruh, dan pengukuran kinerja berbasis hasil.
Tanpa tiga hal itu, fleksibilitas kerja hanya menjadi kosmetik kebijakan.
Karena itu, persoalan utama bukan pada berapa hari ASN bekerja.
Persoalannya adalah bagaimana negara mendefinisikan kerja itu sendiri.
Apakah kerja masih dipahami sebagai kehadiran fisik? atau sudah bergeser menjadi pencapaian output?
Apakah birokrasi sudah siap dengan sistem digital? atau masih bergantung pada tatap muka?
Apakah kinerja diukur dari hasil nyata? atau masih administratif?
Jika pertanyaan-pertanyaan ini belum terjawab, maka kebijakan fleksibilitas kerja hanya akan menjadi solusi jangka pendek yang menciptakan masalah jangka panjang.
Dalam konteks ini, WFH seharusnya tidak dilihat sebagai alat penghematan, melainkan momentum reformasi birokrasi.
Agar tidak menjadi ilusi, setidaknya ada tiga hal yang harus dilakukan.
Pertama, membangun sistem pengukuran kinerja berbasis output dan outcome, bukan sekadar presensi.
Kedua, mengembangkan dashboard layanan publik secara real-time, sehingga dampak kebijakan dapat terlihat langsung oleh pembuat kebijakan dan masyarakat.
Ketiga, melakukan cost-benefit analysis yang utuh menghitung bukan hanya penghematan energi, tetapi juga potensi penurunan produktivitas dan kualitas layanan.
Tanpa itu, negara hanya mengurangi aktivitas tanpa meningkatkan nilai.
Di sinilah perbedaan antara negara hemat dan negara efektif menjadi sangat nyata.
Negara hemat fokus pada pengurangan biaya. Negara efektif fokus pada penciptaan nilai dan kebijakan seperti ini akan menentukan, kita berada di sisi yang mana. [*]
