Oleh :
Amir Rifa’i
Pengajar AIK UMM
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kini sudah di depan mata, momentum proses demokratis yang sangat penting dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Pilkada adalah kesempatan bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang akan memimpin daerah mereka selama satu periode ke depan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Pilkada seringkali diwarnai dengan konflik, kekerasan, dan ketegangan antara kubu-kubu yang bersaing.
Oleh karena itu, konsep pilkada damai menjadi sangat penting untuk diwujudkan. Pilkada damai adalah sebuah konsep yang bertujuan untuk menjadikan proses pilkada sebagai proses yang damai, adil, dan demokratis. Konsep ini bertujuan untuk menghindari konflik dan kekerasan yang seringkali terjadi dalam proses Pilkada. Dengan demikian, masyarakat dapat memilih pemimpin yang tepat tanpa harus khawatir akan terjadinya konflik dan kekerasan.
Pilkada damai sangat berpengaruh terhadap stabilitas sosial dan politik di suatu daerah. Jika pilkada berlangsung dengan penuh ketegangan, konflik, atau kekerasan, hal ini bisa mengakibatkan terganggunya ketertiban umum. Masyarakat yang merasa tidak aman akan cenderung tidak berpartisipasi dalam proses demokrasi, sehingga legitimasi pemimpin yang terpilih pun dipertanyakan.
Selain itu, pilkada damai untuk menghindari perpecahan sosial di berbagai daerah di Indonesia, masyarakat sangat heterogen baik dari segi suku, agama, maupun latar belakang sosial lainnya. Pilkada yang tidak damai seringkali memicu polarisasi dan perpecahan sosial di antara kelompok-kelompok tersebut. Kandidat dan pendukung yang menggunakan isu-isu sensitif seperti SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) yang dapat memperkeruh suasana dan memecah belah masyarakat.
Pilkada damai juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat untuk lebih bersemangat dalam berpartisipasi dalam pilkada jika merasa aman dan nyaman. Pilkada yang damai memberikan ruang bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi tanpa adanya tekanan atau intimidasi. Tingkat partisipasi yang tinggi adalah salah satu indikator keberhasilan demokrasi. Ketika masyarakat terlibat secara aktif, maka hasil dari pilkada akan mencerminkan keinginan dan aspirasi seluruh lapisan masyarakat.
Proses demokrasi yang jujur dan damai akhirnya akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik di Indonesia. Ketika masyarakat percaya bahwa proses pilkada berjalan dengan baik, maka legitimasi pemerintah daerah yang terpilih akan lebih kuat. Di sisi lain, jika pilkada diwarnai dengan kecurangan, kekerasan, atau konflik, kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi akan menurun. Hal ini sangat berbahaya karena bisa memicu sikap apatis di kalangan masyarakat terhadap politik, yang pada akhirnya merusak fondasi demokrasi itu sendiri.
Tantangan Pilkada Damai
Namun, untuk mewujudkan pilkada damai tidak semudah membalikkan telapak tangan, tantanganya sangat besar, diantaranya ada money politics. Salah satu masalah yang sering kali muncul dalam setiap proses pilkada adalah praktik politik uang atau money politics. Kandidat atau tim sukses mereka seringkali menggunakan uang untuk membeli suara pemilih, membayar media untuk pemberitaan positif, atau bahkan memanipulasi hasil penghitungan suara.
Praktik ini tidak hanya merusak integritas pilkada, tetapi juga dapat memicu ketidakpuasan dan konflik di antara para kandidat dan pendukung mereka. Ketika ada pihak yang merasa dirugikan atau dicurangi, potensi terjadinya kekerasan pun meningkat. Belum lagi politik identitas, seperti isu-isu identitas seperti agama, suku, atau ras untuk kepentingan politik merupakan salah satu ancaman terbesar bagi pilkada damai. Politik identitas sering digunakan oleh kandidat atau kelompok tertentu untuk memenangkan simpati pemilih dari kelompok tertentu.
Tantangan selanjutnya adalah media sosial dan disinformasi, dimana era digital ini, media sosial memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk opini publik. Sayangnya, media sosial juga sering digunakan sebagai alat untuk menyebarkan berita palsu atau hoaks, yang bisa memicu konflik di tengah masyarakat. Disinformasi yang disebarkan melalui media sosial seringkali bertujuan untuk menyerang kandidat tertentu atau memprovokasi pendukung salah satu pihak. Jika tidak diatasi, disinformasi ini dapat menimbulkan kebencian dan kekerasan, serta mengancam kelangsungan pilkada damai.
Mewujudkan Pilkada Damai
Mewujudkan pilkada damai bukanlah tugas yang mudah, tetapi juga bukan sesuatu hal yang mustahil. Penulis beropini, diperlukan pendidikan politik bagi masyarakat untuk mewujudkanya dan ini adalah Salah satu cara efektif untuk mencegah terjadinya konflik dalam pilkada adalah dengan meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Pendidikan politik yang baik akan membantu masyarakat untuk lebih memahami pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi dan memilih berdasarkan visi, misi, serta program yang ditawarkan oleh kandidat, bukan karena faktor uang atau identitas.
Selain itu diperlukan pengawasan yang ketat terhadap praktik money politics. Penegakan hukum yang tegas terhadap praktik politik uang sangat diperlukan. Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dan aparat penegak hukum harus bekerja sama untuk memantau dan menindak pelaku politik uang. Selain itu, masyarakat juga perlu dilibatkan dalam pengawasan pilkada.
Selanjutnya bisa dengan membangun dialog antarkelompok untuk mencegah terjadinya konflik akibat politik identitas, penting bagi semua pihak untuk terus membangun dialog antarkelompok yang berbeda. Dialog ini bertujuan untuk menciptakan saling pengertian dan menghilangkan prasangka antar-kelompok. Melalui dialog yang intensif dan terbuka, diharapkan setiap kelompok masyarakat dapat lebih memahami satu sama lain dan menghindari polarisasi yang bisa merusak persatuan.
————- *** —————-
