Pemprov, Bhirawa
Konsistensi Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dalam percepatan implementasi program penanganan kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) sepanjang tahun 2025, mendapat apresiasi langsung dari Menteri Perhubungan RI, Dudy Purwagandhi.
Penghargaan ini diserahkan dalam kegiatan Sosialisasi dan Normalisasi Kendaraan ODOL Tahun 2025 yang digelar di halaman Gedung Tani Puspa Agro, Kabupaten Sidoarjo, Selasa (16/12).
Momentum ini menjadi penanda penting bahwa Jawa Timur berada di garda depan dalam upaya mewujudkan Zero ODOL 2027.
Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi atas kepercayaan Pemerintah Pusat yang menjadikan Jawa Timur sebagai lokasi kegiatan strategis tersebut. Baginya, ini bukan sekadar seremoni, melainkan penguatan komitmen bersama untuk membenahi sektor transportasi nasional.
“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Kementerian Perhubungan RI yang menetapkan Jawa Timur sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan ini. Tentunya hal ini menjadi kehormatan sekaligus penguatan komitmen bersama dalam mewujudkan transportasi yang aman, tertib, dan berkelanjutan,” kata Khofifah.
Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perhubungan berkomitmen penuh mendukung visi Zero ODOL 2027. Komitmen ini tidak berdiri sendiri, melainkan dibangun melalui kolaborasi lintas sektor, mulai dari pelaku usaha transportasi, asosiasi pengemudi, hingga perusahaan angkutan barang.
“ODOL adalah persoalan tata kelola yang harus kita rapikan bersama. Seluruh tim di Jawa Timur siap membangun koordinasi dan efektivitas program Zero ODOL 2027,” tegasnya.
Menurut Khofifah, pengendalian kendaraan ODOL bukan hanya soal kepatuhan aturan, tetapi menyangkut keselamatan seluruh pengguna jalan. Selain itu, kendaraan ODOL terbukti mempercepat kerusakan infrastruktur jalan yang seharusnya mampu bertahan puluhan tahun.
Sehingga, dampaknya bukan hanya pada anggaran perbaikan jalan, tetapi juga pada kelancaran program nasional, termasuk Rencana Aksi Keselamatan (RAK).
“Di tengah penguatan logistik nasional, ODOL justru bisa menjadi penghambat. Kerusakan jalan akibat beban berlebih akan mempengaruhi efektivitas distribusi dan keselamatan,” jelasnya.
Program Zero ODOL 2027, lanjut Khofifah, juga sejalan dengan berbagai prioritas Pemerintah Pusat, salah satunya menjamin kelancaran distribusi bahan pokok bagi Koperasi Merah Putih di berbagai daerah.
“Sebagai bentuk komitmen dan dukungan kami kepada Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sebagai inisiator dan konseptor program ini, di Jawa Timur telah bergulir bantuan biaya pemotongan terhadap kendaraan bermotor lebih dimensi,” terangnya.
Untuk sementara, lanjut Khofifah, bantuan ini diberikan secara terbatas mengingat keterbatasan anggaran. Sehingga, baru dapat menjangkau sejumlah pemilik kendaraan yang telah dinyatakan secara teknis lebih dimensi (over dimension) dan diwajibkan untuk dilakukan pemotongan.
Upaya besar ini tidak dilakukan sendiri. Pemprov Jawa Timur bersinergi dengan berbagai pihak, mulai dari Balai Pengelola Transportasi Darat, PT Jasa Raharja, Polda Jawa Timur, hingga asosiasi transportasi darat dan perusahaan angkutan barang.
“Intinya semua kita lakukan untuk efisiensi keamanan dan kenyamanan masyarakat yang juga akan memberikan referensi bagi semua pelaku usaha. Terima kasih banyak kepada Pak Menteri yang sudah sangat memperhatikan dan mensupport. Insya Allah pengguna jalan kita makin aman, makin nyaman, dan dunia usaha kita juga akan makin produktif,” pungkasnya.
Sementara itu, Menteri Perhubungan RI Dudy mengatakan bahwa Gubernur Khofifah sangat layak mendapatkan penghargaan. Sebab, di bawah kepemimpinannya, operasi penanganan kendaraan lebih dimensi memberikan efek positif di lapangan.
“Penghargaan ini kami berikan karena beliau telah memberikan dampak nyata, baik dalam pengawasan di lapangan maupun dalam mendorong kepatuhan para pelaku usaha angkutan barang,” tuturnya.
Apresiasi yang sama juga diberikan kepada Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT) yang dengan sukarela melaksanakan normalisasi terhadap 26 kendaraan yang mereka miliki.
“Ini sangat saya hargai sebagai bagian dari sebuah perjalanan panjang kita untuk melakukan Zero ODOL. Kegiatan ini adalah contoh konkret bahwa transformasi menuju angkutan barang berkeselamatan dapat dilakukan melalui kolaborasi, bukan semata-mata penindakan,” ujarnya.
“Dengan ini, kita dapat memperkuat sistem logistik kita. Saya hanya berharap bahwa ini tidak berhenti di sini saja, namun akan terus berlanjut sampai dengan tahun 2027 menjadi Indonesia Zero ODOL,” harap Menteri Dudy. [bed.gat]