Oleh :
Novi Puji Lestari
Dosen FEB Universitas Muhammadiyah Malang
Kebijakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) selalu menjadi topik strategis dalam mendukung pertumbuhan sektor ini. Sebagai tulang punggung perekonomian, UMKM menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan modal hingga daya saing pasar. Di sisi lain, pemerintah berupaya menciptakan kebijakan fiskal yang adil untuk meningkatkan penerimaan negara tanpa menghambat perkembangan usaha kecil. Namun, apakah kebijakan tarif PPh yang diterapkan saat ini menjadi beban yang menghambat atau justru peluang untuk mendorong UMKM lebih berkembang? Melalui tulisan ini penulis berusaha akan membahas dampak kebijakan tersebut dari berbagai sudut pandang, sekaligus menawarkan perspektif solutif bagi pelaku usaha.
Dampak kebijakan tarif PPh bagi UMKM
Penerapan tarif PPh bagi UMKM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberlanjutan usaha mereka. Sebagai sektor yang kerap menghadapi keterbatasan sumber daya, beban administrasi pajak dan kewajiban pelaporan sering kali menjadi tantangan tersendiri. Tingkat kepatuhan pajak yang rendah di kalangan UMKM juga mencerminkan kompleksitas regulasi dan minimnya pemahaman pelaku usaha terhadap kebijakan yang berlaku. Selain itu, kewajiban membayar PPh dapat memengaruhi cash flow, yang pada akhirnya berdampak pada kemampuan UMKM untuk berinvestasi dan berkembang. Oleh karena itu, penting untuk menilai apakah kebijakan tarif PPh saat ini telah cukup mendukung keberlanjutan usaha kecil atau justru menjadi penghambat.
Dalam konteks ini, perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap struktur tarif, prosedur administrasi, dan ketersediaan fasilitas pendukung yang disediakan pemerintah. Kebijakan tarif PPh yang ideal seharusnya mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan negara untuk meningkatkan penerimaan pajak dan kebutuhan UMKM untuk tetap kompetitif di tengah tekanan ekonomi. Dengan memahami dampak langsung maupun tidak langsung dari kebijakan ini, berbagai pihak baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat dapat bersama-sama merumuskan solusi yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi sektor UMKM.
Selain itu, edukasi dan pendampingan bagi pelaku UMKM menjadi elemen krusial untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pajak. Penyederhanaan prosedur administrasi pajak, seperti pelaporan digital yang lebih ramah pengguna, juga dapat membantu meringankan beban operasional usaha kecil. Di sisi lain, insentif pajak yang tepat sasaran, seperti pengurangan tarif untuk UMKM dengan omzet tertentu, dapat memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk memperbaiki arus kas dan memperluas skala bisnis mereka. Dengan demikian, kebijakan tarif PPh yang dirancang secara bijak tidak hanya menjadi sumber pendapatan negara tetapi juga alat strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis UMKM.
Namun, tanpa penyesuaian yang memadai, kebijakan tarif PPh berpotensi menjadi penghambat yang signifikan bagi UMKM. Beban pajak yang terlalu tinggi atau kurangnya fleksibilitas dalam sistem pelaporan dapat membuat banyak pelaku usaha memilih untuk tetap berada di sektor informal demi menghindari kewajiban pajak. Hal ini tidak hanya merugikan pemerintah dari segi potensi penerimaan pajak, tetapi juga membatasi akses UMKM terhadap fasilitas resmi, seperti pendanaan dan program pengembangan usaha. Oleh karena itu, sinergi antara kebijakan pajak yang inklusif, sistem yang transparan, dan dukungan teknis menjadi kunci utama dalam memastikan kebijakan ini menjadi peluang, bukan beban, bagi keberlanjutan UMKM.
Potensi Tarif PPh dalam Mendorong Pertumbuhan UMKM
Kebijakan tarif PPh tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga dapat menjadi instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan UMKM. Dengan penerapan tarif yang proporsional dan pemberian insentif pajak yang tepat sasaran, pemerintah memiliki peluang untuk meringankan beban usaha kecil sekaligus meningkatkan daya saing mereka. Selain itu, kebijakan ini dapat membuka akses lebih luas bagi UMKM terhadap pembiayaan formal, program pengembangan kapasitas, dan pasar yang lebih kompetitif. Dalam lingkungan ekonomi yang semakin terintegrasi secara global, kebijakan tarif PPh yang mendukung tidak hanya membantu UMKM bertahan, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai motor penggerak ekonomi nasional.
Itu artinya, kebijakan tarif PPh memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan UMKM. Untuk itu, berbagai tantangan, termasuk beban pajak yang berat dan keterbatasan akses ke sumber daya UMKM meski bisa diatasi. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan tarif PPh untuk tidak hanya meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga mendorong perkembangan UMKM yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penting untuk merumuskan solusi yang dapat memanfaatkan potensi tarif PPh untuk mendorong pertumbuhan sektor ini tanpa memberatkan pelaku usaha kecil. Berikut beberapa solusi yang dapat ditawarkan.
Pertama, penerapan tarif PPh yang proporsional. Artinya, tarif pajak bisa menyesuaikan dengan skala usaha dan omzet UMKM untuk meringankan beban pajak bagi usaha kecil tanpa mengurangi kontribusi pada pendapatan negara. Tarif progresif dapat memfasilitasi UMKM yang berkembang dengan lebih adil.
Kedua, pemberian insentif pajak yang tepat sasaran. Bisa dilakukan dengan menawarkan insentif pajak, seperti pengurangan atau pembebasan PPh bagi UMKM yang memenuhi kriteria tertentu, guna mendukung pengembangan usaha mereka, termasuk dalam bentuk kredit pajak untuk investasi baru atau pelatihan karyawan.
Ketiga, kemudahan akses pembiayaan formal. Artinya, menghubungkan kebijakan tarif PPh dengan akses yang lebih mudah bagi UMKM untuk memperoleh pembiayaan melalui lembaga keuangan formal, seperti program pinjaman dengan suku bunga rendah atau kemudahan dalam memperoleh jaminan usaha.
Keempat, penyederhanaan proses administrasi pajak. Menyederhanakan prosedur pelaporan pajak dan memperkenalkan platform digital yang ramah bagi UMKM, sehingga mereka dapat lebih mudah mematuhi kewajiban pajak tanpa mengganggu kelangsungan operasional usaha.
Dengan menerapkan solusi-solusi tersebut, kebijakan tarif PPh tidak hanya akan meringankan beban UMKM, tetapi juga memberikan insentif yang mendukung pertumbuhan dan daya saing mereka. Dengan demikian, melalui pendekatan yang tepat, tarif PPh dapat menjadi alat yang efektif untuk mendorong UMKM berkembang lebih pesat, berkontribusi pada perekonomian, serta mampu bersaing di pasar global.
———— *** ————-
