Nganjuk, Bhirawa
Untuk tingkatkan berbagai layanan serta mengevaluasi layanannya setiap Dinas atau Badan publik wajib menggelar forum komsultasi public (FKP). Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Nganjukmenggelar FKP, pada hari Kamis (21/8), kemarin di aula Disnakertrans.
Dasar hukum Forum Konsultasi Publik (FKP) adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
FKP tahun ini terass istimewa katena selain dihadiri oleh M.Fauzi Irwana dari Komisi IV dan Supiyanto dan Agus F, Selaku tokoh masyarakat dan ex Kadis Disnakertrans. Kalangan akademisi, BPJS Ketenagakerjaan, Apindo, HRD dari berbagai perusahaan.
Selain itu hadir pula berbagai OPD terkait seperti DPMPTSP, Dinas Indag, lembaga swadaya masyarakat (LSM), perwakilan buruh-buruh pabrik.
“Perubahan sosial semenjak berdirinya pabrik-pabrik padat karya di kecamatan Rejoso, Gondang, Lengkong dan Patianrowo, ternyata belum bisa meretas atau mengurangi kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) seperti yang kita harapkan “, ungkap M.Fauzi Irwana politisi gaek dari Nasdem ini.
Menurutnya banyak permasalahan yang malah muncul akibat adanya kesenjangan antara kebutuhan dunia usaha dan sumber daya manusia local.
Selain itu belum selarasnya kebutuhan industri atau pabrik dengan tenaga lerja yang ada hingga diperlukan pelatihan untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha. Masalah lain yangmenjadi perhatiannya trafik lalu lintas yang padat saat jam masuk dan pulang karyawan pabrik, peneriman karyawan pabrik bukan dari warga lokal, konflik sosial dan lingkungan dengan pabrik hal ini menjadi permasalahan bersama.
“Bukan hanya menjadi persoalan Disnakertrans saja, coba nanti DPRD fasilitasi untuk bertemu dan memecahkan permasalahan ini bersama-sama”, terang Fauzi.
Diakui oleh Kepala Disnakertrans, Itsna Shofiani, ST, bahwa FKP ini merupakan momen bagi pejabat-pejabat Disnakertrans yang baru untuk belanja permasalahan dunia tenagakerjaan di Kabupaten Nganjuk yang selama ini terjadi dan mungkin akan terjadi
Di lapangan, berbagai persoalan kerap muncul seperti Pengurusan AK-1 sering dikeluhkan lambat, bahkan ada isu pungutan liar, penerimaan karyawan pabrik yang harus bayar ke HRD, perangkat desa.
Program BLK dianggap hanya proyek tahunan, minim dampak peningkatan keterampilan. Mediasi perselisihan hubungan industrial sering tak berpihak pada kelas pekerja.
Bursa kerja sebagai lowongan kerja yang dinilai masih kurang maksimal. Transmigrasi hanya seremonial, tanpa solusi nyata untuk pengangguran.
Perlindungan hukum dan sosial bagi pekerja migran Indonesia (PMI) termasuk jaminan sosial dan berbagai program pelatihan, sebelum para PMI tersebut di kirim ke luar negeri.
“Untuk waktu dekat ini kami di Disnakertrans mungkin akan bekerja sama dengan Dinas Kominfo untuk mengoptimalkan layanan mergawe, www.loker.nganjukkab.go.id serta membenahi situs disnakertrans”, terang Itsna yang sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli.
” Saran, masukkan, serta kritik kami terima untuk mengetahui bagaimana layanan-layanan Disnakertrans, karena hal tersebut untuk memperbaiki layanan kami baik ke sesama instansi pemerintah, layanan kepada dunia bisnis (pabrik/industri) serta layanan kepada masyarakat dalam hal ini pencari kerja”, sambungnya.
Di akhit acara ada testimoni dari anak muda dari Ngronggot yang bernama Syaiful di mana dia pernah mengikuti pelatihan kerja mengambil kursus potong rambut atau barbershop.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada Disnakertrans, dulu saya pengangguran dan ikut program pelatihan potong rambut selama 3 bulan, ketika lulus di bekali alat potong rambut 1 set serta modal, dan itu saya pakai untuk membuka barbershop di kampung saya. Alhamdulillah sampai hari ini saya bisa memenuhi kebutuhan hidup saya sekeluarga berkat pelatihan dari Disnakertran”, terang Syaiful.
“Sehingga kalo bisa pelatihan-pelatihan wira usaha seperti ini bisa diadakan tiap tahun 2 atau 3 kali, di barbershop saya biasanya perhari saya biasa melayani 15 sampai 20 orang”, pungkasnya
“Perlu komunikasi, sinergisitas dan kerjasama antara dunia pendidikan, dunia usaha, pemerintah baik provinsi dan pusat untuk dapat mengurai benang kusut kemiskinan dan pengangguran” ungkap Istna di akhir acara FKP. [ndro.gat]