DPRD Sumenep, Bhirawa
Anggota DPRD Kabupaten Sumenep mendesak pemerintah daerah bertindak tegas terhadap agen LPG yang diduga melanggar ketentuan distribusi. Pasalnya, akhir-akhir ini terjadi Kelangkaan gas elpiji bersubsidi 3 kilogram, bahkan membuat harganya terus naik.
Anggota Komisi I DPRD Sumenep, Hairul Anwar, menyampaikan, pasokan LPG dari Pertamina ke Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) hingga ke agen terpantau berjalan normal.
Namun, diduga ada praktik tidak sesuai aturan yang dilakukan sebagian agen, akibatnya distribusi ke masyarakat terganggu. Bahkan, harga pun melonjak naik dari Rp. 23 ribu hingga Rp. 25 ribu per tabung disejumlah wilayah daratan, lain lagi di kepulauan.
“Distribusi elpiji dari pertamina tidak mengalami kendala. Namun, kami menerima laporan adanya agen yang diduga melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, kami meminta agar izin distribusi lokal agen yang terbukti melanggar dapat dicabut,” kata Hairul, Rabu (18/06).
Ia menegaskan, elpiji bersubsidi itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat, baik yang ada di wilayah kota maupun pedesaan. Sebab, saat ini warga sudah ada ketergantungan pada gas elpiji 3 kg tersebut. Untuk itu, pihaknya sangat geram jika ada agen yang mempermainkan suplai gas tersebut.
“Jangan ganggu kebutuhan masyarakat. Makanya, kami lebih setuju jika ditemukan agen yang nakal, lebih baik dicabut saja izinnya. Tegakkan aturan yang berlaku,” tegasnya.
Ditempat berbeda, Sub Koordinator Perekonomian Setda Kabupaten Sumenep, Andry menyatakan siap menindaklanjuti komitmen anggota dewan tersebut sesuai regulasi yang berlaku. “Kami sepakat dengan DPRD. Jika ada agen maupun pangkalan yang terbukti melakukan pelanggaran dalam distribusi elpiji, maka izin operasional lokalnya bisa dicabut sebagai upaya penegakan aturan dan memberikan efek jera,” kata Andy.
Andry menambahkan, selain dugaan pelanggaran oleh agen, kelangkaan elpiji 3 Kg juga dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan akibat momen-momen tertentu seperti Hari Raya Idul Adha dan hajatan masyarakat yang lebih banyak terjadi di bulan Juni seperti persiapan kedatangan jamaah haji.
“Gas elpiji 3 Kg merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Karena itu, pemerintah daerah bersama pihak terkait tetap menjaga kelancaran distribusi agar tidak terjadi penumpukan permintaan dan keresahan publik,” tukasnya. [sul.dre]