Kota Malang, Bhirawa
Kota Malang menutup lembaran tahun 2025 dengan catatan positif di sektor ekonomi. Berdasarkan rilis terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Malang tercatat mengalami inflasi tahunan sebesar 2,81% (yoy). Angka ini menunjukkan performa gemilang karena berada di bawah rata-rata inflasi Jawa Timur (2,93%) maupun nasional (2,92%).
Meski secara tahunan terkendali, pada Desember 2025 Kota Malang mengalami inflasi bulanan sebesar 0,56% (mtm), sedikit meningkat dibanding November yang hanya 0,16%. Kenaikan ini dipicu fluktuasi harga pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil mencapai 0,36%.
”Kenaikan harga cabai rawit, emas perhiasan, daging ayam ras, hingga bensin menjadi pemicu utama inflasi di akhir tahun. Namun, berkat koordinasi solid Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), tekanan ini tetap berada dalam rentang sasaran,” ungkap Febrina Kepala Perwakilan BI Malang.
Lonjakan harga cabai rawit dan bawang merah dipengaruhi oleh faktor cuaca ekstrem. Curah hujan yang tinggi di pengujung tahun mengganggu jalur produksi dan distribusi. Sementara itu, naiknya harga daging ayam ras lebih disebabkan oleh melonjaknya permintaan masyarakat menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Di sisi lain, kenaikan harga BBM non-subsidi per 1 Desember 2025 juga turut menyumbang andil inflasi sebesar 0,04%. Beruntung, tekanan inflasi ini mampu diredam oleh deflasi pada komoditas cabai merah, kacang panjang, kentang, dan buncis berkat pasokan yang tetap terjaga.
Keberhasilan menjaga inflasi tetap stabil tidak lepas dari gerak cepat TPID Kota Malang melalui berbagai intervensi nyata. Sepanjang Desember, Pemerintah Kota Malang bersama pemangku kepentingan lainnya gencar melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan mengoperasikan Warung Tekan Inflasi (WTI).
Tak hanya itu, penguatan sinergi juga dilakukan melalui rencana Kerja Sama Antar Daerah (KAD). Kota Malang dijadwalkan menggandeng Kabupaten Malang untuk pasokan ayam dan telur, serta menjalin komitmen dengan Kota Batu untuk komoditas hortikultura.
”Langkah-langkah strategis seperti sidak pasar, pemantauan harga rutin, hingga fasilitasi ongkos angkut komoditas pangan menjadi kunci efektivitas pengendalian harga di lapangan,” imbuhnya.
Menatap tahun 2026, sinergi kebijakan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia dipastikan akan terus berlanjut. Melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dan penguatan strategi 4K (Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, serta Komunikasi efektif), Kota Malang optimis dapat menjaga level inflasi pada target 2,5 ± 1%. [mut.fen]