Kota Malang, Bhirawa
Anggota DPRD Kota Malang, H. Arief Wahyudi SH, melontarkan kritik keras terhadap operasional sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pasalnya, ditemukan adanya indikasi ketidaksesuaian aturan yang merugikan penerima manfaat, mulai dari standar harga hingga kelayakan bahan pangan.
Berdasarkan temuan di lapangan, politisi senior ini menengarai adanya menu yang diberikan kepada siswa memiliki nilai atau harga di bawah standar yang telah ditentukan. Hal ini berdampak langsung pada kualitas makanan yang diterima anak-anak sekolah.
“Harus diakui beberapa SPPG di Kota Malang menjalankan kegiatan tidak sesuai aturan yang ada. Beberapa temuan lapangan menunjukkan menu yang diberikan mempunyai nilai atau harga di bawah standar,” ungkap Arief Wahyudi kepada Bhirawa, Rabu (4/3).
Pria yang akrab disapa Abah Arief ini juga menyoroti kualitas bahan makanan yang dinilai jauh dari kata layak. Ia mencontohkan temuan di lapangan berupa buah yang belum matang hingga kondisi roti yang sudah hancur atau tidak berbentuk lagi.
Bahkan, ia menyebut kasus penemuan makanan berbelatung yang sempat viral melalui video merupakan tamparan keras bagi pelaksanaan program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto di Kota Malang.
“Terkait makanan berbelatung, itu merupakan tamparan paling keras untuk MBG di Kota Malang dan sangat memalukan. Yang saya tahu dari video yang beredar, SPPG tersebut sudah beberapa kali membuat penerima manfaat kecewa dan selalu meminta maaf dengan janji memperbaiki diri, namun kenyataannya masih terus melakukan kesalahan,” tegasnya.
Melihat kondisi tersebut, Arief mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) dan Pemerintah Kota Malang untuk tidak sekadar memberikan teguran lisan. Menurutnya, sanksi tegas berupa penangguhan (suspend) operasional harus diberlakukan bagi SPPG yang terbukti melanggar komitmen kualitas.
“SPPG semacam ini mestinya harus diberi sanksi minimal di-suspend beberapa waktu sesuai aturan. Harapannya, ini menjadi pembelajaran bagi SPPG lain agar tidak main-main dalam mengelola program ini,” imbuhnya.
Ia meminta tim pengawas, baik dari internal BGN maupun Pemkot Malang, untuk lebih proaktif dan berani bertindak keras dalam mengawal program strategis ini.
Jangan sampai niat baik pemerintah pusat untuk meningkatkan gizi anak bangsa justru dicoreng oleh ketidaksiapan atau kelalaian oknum pelaksana di daerah.
“Saya minta pengawas di BGN maupun Pemerintah Kota Malang untuk pro aktif dan lebih keras dalam mengawal program strategis dari Pak Prabowo ini. Standarisasi gizi adalah harga mati,” pungkasnya. [mut.dre]
