DPRD Jatim, Bhirawa
Program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto mendapat sorotan dari DPRD Jawa Timur. Program koperasi ini diharapkan tidak akan tumpang tindih dengan keberadaan BUMDes dan tidak mengulangi kegagalan Koperasi Unit Desa (KUD).
Anggota Komisi B DPRD Jatim, Wiwin Isnawati Sumrambah, menegaskan bahwa program ini memerlukan kajian teknis mendalam sebelum diterapkan di seluruh desa agar tidak mengulang kegagalan program koperasi desa sebelumnya.
“Pada prinsipnya, koperasi berbasis pemberdayaan masyarakat adalah ide yang baik. Namun, implementasinya harus dilakukan dengan hati-hati, mengingat tidak semua koperasi unit desa (KUD) di masa lalu berhasil,” ujar Wiwin, Kamis (13/3).
Wiwin, yang merupakan politisi PDI Perjuangan, menyoroti kemungkinan tumpang tindih antara Kopdes Merah Putih dan BUMDes, yang selama ini sudah menjadi program utama dalam menggerakkan ekonomi desa.
Menurutnya, BUMDes sendiri masih membutuhkan pendampingan dan evaluasi agar bisa lebih optimal dalam meningkatkan perekonomian desa.
“Jika Kopdes Merah Putih dibentuk tanpa kajian mendalam, ada potensi tumpang tindih program yang justru membebani pemerintah desa,” jelasnya.
Selain itu, Wiwin juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap tumpang tindih anggaran. Ia menyebutkan bahwa kontribusi BUMDes terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) masih rendah, hanya sekitar 2-4%, yang menunjukkan masih besarnya ketergantungan desa pada dana dari pemerintah pusat dan daerah.
“Jangan sampai ada dua program dengan sumber anggaran yang sama dan tujuan yang serupa dipaksakan berjalan bersamaan. Dengan keterbatasan dana desa, ini bisa menjadi beban tambahan bagi pemerintah desa,” tegasnya.
Program Kopdes Merah Putih merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan menjadikan koperasi desa sebagai pusat kegiatan ekonomi, terutama dalam menyerap hasil pertanian lokal dan mempersingkat rantai distribusi.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa koperasi ini akan didirikan di 70 hingga 80 ribu desa di seluruh Indonesia, dengan estimasi anggaran per desa mencapai Rp3-5 miliar.
Modal awal pendirian koperasi akan berasal dari dana desa, APBN, APBD, serta pinjaman dari bank-bank Himbara, dan akan dilengkapi dengan fasilitas gudang serta enam gerai di setiap desa.
Wiwin menekankan bahwa sebelum program ini direalisasikan, pemerintah harus melakukan evaluasi mendalam terkait teknis pelaksanaan dan dampak anggaran agar tidak menimbulkan masalah baru di masa depan.
“Hal-hal seperti ini harus dipikirkan dengan matang agar tidak menjadi program yang berakhir sia-sia. Pemerintah harus bijak dalam menyeimbangkan berbagai program pemberdayaan desa yang ada,” pungkasnya. [geh.gat]
