Kota Malang, Bhirawa.
Target peningkatkan transaksi non tunai, terus didorong oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang. Hal itu disampaikan Kepala KPPN Malang, Muhammad Rusna, ketika melakukan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan buku alokasi Transfer ke Daerah (TKD) pada satker di wilayah Malang Raya dan Pasuruan, dikantornya Kamis (19/12) kemarin.
Ia menyampaikan pada tahun 2025 mendatang, Malang Raya dan Pasuruan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 5,77 triliun dan TKD sejumlah Rp 8,92 Triliun. Muhammad Rusna ia berpesan pada satker agar meningkatkan transaksi non tunai atau cashless. Pasalnya, selama tahun 2024 ini baru sekitar 15 persen anggaran yang terserap melalui transaksi non tunai.
Meski sebenarnya pada tahun 2024 ini serapannya bagus, namun ada kelemahan terutama terkait dengan digitalisasi atau cashless. “Karena itu kita meminta agar transaksi non tunai lebih ditingkatkan lagi,” kata Rusna.
Menurutnya transaksi non tunai demi efektivitas transaksi keuangan negara, demi memudahkan, mempercepat dan mengurangi biaya transaksi. “Makanya kita dorong agar transaksi non tunai lebih ditingkatkan. Karena di sektor swasta sudah banyak yang memanfaatkan digitalisasi keuangan ini, kalau di satker tidak sampai 15 persen dari total pagu atau tidak sampai Rp 300 miliar yang cashless,” ujarnya.
Rusna menyebut, kendala minimnya penggunaan transaksi non tunai ini dikarenakan kuasa pengguna anggaran masih belum terbiasa dengan penggunaan cashless. “Pada awalnya kita kalau mau pakai QRIS atau digital money juga masih tabu belum terbiasa, masih butuh adaptasi. Ke depan kami harapkan bisa terbiasa menggunakan digitalisasi keuangan dalam penyerapan anggaran,” sambung dia.
Ia juga menyampaikan terkait realisasi serapan anggaran hingga November 2024 di wilayah KPPN Malang, pendapatan negara sebesar Rp 102,7 triliun atau 152,6 persen dari target, belanja negara Rp 13,9 triliun atau 89,33 persen dari pagu, dan surplus APBN sebesar Rp 88,8 triliun. “Selama 2024 ini bagus serapannya sampai November, bahkan meningkat dibandingkan 2023 lalu. Tetapi harus terus kita dorong agar penyerapan tidak menumpuk di akhir,” tambahnya.
Pihaknya menyebut masih banyak satker yang serapan belum proporsional. Idealnya, seperti kurva normal dimana puncaknya di triwulan 3, sehingga triwulan 4 tinggal koreksi serapan dan pelaporan saja.[mut.ca]
