Rapat Kerja dengan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, Ph.D., di Ruang Rapat Sriwijaya, Gedung B, DPD RI.
Jakarta, Bhirawa.
Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja dengan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, Ph.D., di Ruang Rapat Sriwijaya, Gedung B, DPD RI. Rapat yang dimulai pukul 14.00 WIB ini membahas capaian kinerja BPS tahun 2024 serta program kerja tahun 2025 dalam mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2029.
Dalam rapat ini, Komite IV DPD RI Ketua Komite IV DPD RI, H. Ahmad Nawardi, S.Ag., menekankan pentingnya data statistik yang akurat sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan. Menurutnya, peran BPS semakin krusial dalam memberikan informasi yang valid dan terpercaya guna mendukung kebijakan nasional serta memastikan pembangunan yang merata di seluruh daerah.
“Data statistik yang akurat adalah fondasi kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Kami mendukung langkah BPS dalam memperkuat koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar tidak terjadi duplikasi data dan memastikan validitas informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan,” ujar Ahmad Nawardi.
Dalam pemaparannya, Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa BPS terus berupaya meningkatkan kualitas data statistik, baik dalam cakupan maupun ketepatan waktu penyediaannya. Data yang dihasilkan oleh BPS mencakup berbagai aspek pembangunan, seperti ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan hidup.
“Saat ini, data statistik bukan hanya sekadar angka, tetapi menjadi dasar dalam perumusan kebijakan. Oleh karena itu, BPS terus berkomitmen untuk menyediakan data yang akurat, relevan, dan dapat diandalkan,” ungkap Amalia.
Selain itu, BPS juga menjelaskan bahwa memiliki mandat untuk menyusun indikator sasaran pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Dalam konteks RPJMN 2025—2029, BPS bertanggung jawab untuk menyediakan data guna mengukur keberhasilan program-program pembangunan yang dicanangkan pemerintah.
Salah satu poin penting yang dibahas dalam rapat adalah persiapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Komite IV DPD RI menekankan bahwa BPS harus memaksimalkan tenaga kerja lokal dalam pelaksanaan sensus guna meningkatkan partisipasi masyarakat serta memastikan efisiensi pengumpulan data.
Selain itu, DPD RI juga meminta BPS untuk meningkatkan kualitas data sosial ekonomi, terutama yang berkaitan dengan kelompok rentan, seperti masyarakat miskin dan penyandang disabilitas, agar kebijakan perlindungan sosial lebih tepat sasaran.
Dalam diskusi yang berlangsung, beberapa anggota DPD RI juga menggarisbawahi pentingnya peningkatan kualitas data sosial ekonomi. Mereka menyoroti bagaimana data mengenai kelompok rentan, seperti masyarakat miskin dan penyandang disabilitas, masih perlu diperkuat guna memastikan kebijakan perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran.
Lebih lanjut, DPD RI juga mendorong BPS untuk meningkatkan kompetensi tenaga statistik di tingkat pusat dan daerah melalui pelatihan berkala. Selain itu, program edukasi statistik untuk meningkatkan literasi data bagi pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, juga menjadi perhatian utama.
Sebagai tindak lanjut, BPS akan menyampaikan jawaban tertulis kepada Komite IV DPD RI terkait capaian kinerja tahun 2024, rencana kerja tahun 2025, serta langkah-langkah strategis yang akan diambil untuk menindaklanjuti masukan dari anggota DPD RI dalam rapat ini.
Komite IV DPD RI berharap bahwa dengan kerja sama yang erat antara DPD RI dan BPS, kebijakan pembangunan nasional dan daerah dapat lebih terarah serta berbasis pada data yang akurat dan terpercaya. Dengan sinergi yang semakin kuat antara BPS dan DPD RI, diharapkan pembangunan di Indonesia ke depan dapat semakin efektif, efisien, dan inklusif, sehingga seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat dari kebijakan yang dirumuskan berdasarkan data yang valid dan akurat.
Adapun beberapa masukan anggota Komite IV DPD RI dan poin penting yang disepakati dalam rapat ini antara lain:
1. Memperkuat koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk mencegah duplikasi data serta memastikan akurasi dan konsistensi data.
2. Meningkatkan cakupan dan kualitas data sosial ekonomi untuk mendukung perencanaan pembangunan berbasis data yang akurat serta memastikan data sosial ekonomi mencakup kelompok rentan, seperti masyarakat miskin dan penyandang disabilitas, guna mendukung optimalisasi pelaksanaan kebijakan Perlinsos.
3. Menetapkan mekanisme pemantauan berkala untuk memastikan ketepatan waktu dalam penyediaan data Pembangunan serta mengembangkan sistem peringatan dini berbasis data untuk mendukung respons cepat terhadap perubahan sosial dan ekonomi.
4. Meningkatkan kompetensi tenaga statistik di tingkat pusat dan daerah melalui pelatihan berkala, serta mengembangkan program edukasi statistik untuk meningkatkan literasi data bagi pemangku kepentingan, termasuk masyarakat.
5. Memperluas cakupan program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) untuk meningkatkan kualitas data di tingkat desa serta meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah dalam implementasi Desa Cantik untuk memastikan efektivitas program dan mendukung perencanaan pembangunan daerah.
6. Berkoordinasi dan bersinergi dengan Kementerian/Lembaga terkait, untuk melakukan pembaruan data secara berkala, khususnya data terkait dengan kependudukan untuk menghindari tumpang tindih data dan menghindari penggunaan data yang sudah tidak sesuai sebagai data dasar dalam implementasi program-program pemerintah.(ira.hel).
