DPRD Kota Probolinggo, Bhirawa
Komisi III DPRD Kota Probolinggo melakukan inspeksi mendadak terhadap proyek pemeliharaan Tugu Batas Kota di Jalan Raya Bromo, Rabu (19/11), dan menemukan sejumlah catatan mulai dari ketiadaan alat keselamatan kerja hingga penggunaan anggaran yang berbeda dari rekomendasi sebelumnya.
Pemeliharaan tugu dikerjakan oleh CV Jala Rizki dengan waktu pelaksanaan 24 Oktober hingga 23 Desember 2025. Dalam peninjauan lapangan, Komisi 3 menemukan beberapa catatan penting, salah satunya terkait penerapan keselamatan kerja.
Ketua Komisi III DPRD Kota Probolinggo, Muklas Kurniawan, menyampaikan bahwa pekerja di lapangan tidak menggunakan alat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
“Ini tentu menjadi perhatian. K3 wajib diterapkan untuk menjamin keamanan pekerja,” jelasnya.
Selain itu, Muklas mengatakan bahwa tugu lama tidak dibongkar, melainkan dipercantik melalui pembungkusan dan penambahan ornamen lampu. Komisi juga menyoroti penggunaan anggaran pemeliharaan.
Sebelumnya, Badan Anggaran DPRD merekomendasikan agar pemeliharaan tugu batas kota dibiayai melalui dana CSR untuk efisiensi. Namun dalam pelaksanaannya, kegiatan ini justru menggunakan APBD 2025.
“Kami akan meminta klarifikasi kepada DPUPR PKP bertepatan dengan pembahasan RAPBD 2026,” tegas Muklas.
Pelaksana CV Jala Rizki, Yoyok Budianto, menjelaskan bahwa pihaknya menambah elemen dekoratif berupa aluminium composite panel bermotif ukiran batik warna emas.
“Progres pekerjaan sekitar 20 persen. Kendalanya, ada tiang listrik dan kabel PLN yang posisinya sangat dekat dengan tugu. Semoga dapat segera diselesaikan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala DPUPR PKP Kota Probolinggo, Setyo Rini Sayekti, membenarkan bahwa kegiatan pemeliharaan tugu menggunakan anggaran APBD 2025. Ia menyebut proyek tersebut merupakan bagian dari program prioritas Wali Kota.
“Awalnya ada tiga tugu yang direncanakan, namun dua lainnya ditunda dan akan diupayakan menggunakan dana CSR,” terangnya. (fir.dre)