DPRD Jatim, Bhirawa
Komisi D DPRD Jatim bergerak cepat mendorong kemajuan transportasi publik di Bumi Majapahit. Ketua Komisi D, Abdul Halim, mengungkapkan pihaknya tengah menginisiasi lahirnya Peraturan Daerah (Perda) tentang transportasi publik terintegrasi di Jawa Timur.
Menurut Halim, langkah ini penting untuk mendukung pengembangan layanan Bus Trans Jatim yang kini telah menjangkau lima koridor. Ke depan, setiap wilayah Bakorwil direncanakan memiliki koridor baru, sebagai pengumpan (feeder) yang menghubungkan antarwilayah hingga ke tingkat desa.
“Seperti di Surabaya, ada feeder yang masuk ke perumahan dan kampung-kampung. Nanti, kabupaten/kota bertugas menyediakan feeder tersebut. Jadi, integrasi transportasi ini akan semakin kuat,” jelas Halim, Senin (28/4).
Politikus Gerindra ini menegaskan, kehadiran transportasi publik yang aman, nyaman, dan tepat waktu sangat mendesak, apalagi untuk mengurangi emisi gas buang dan angka kecelakaan akibat maraknya penggunaan kendaraan pribadi, terutama motor.
“Ini gagasan besar yang kami siapkan. Komisi D ingin menghadirkan solusi konkret melalui perda, agar transportasi publik di Jawa Timur memiliki payung hukum yang jelas,” tegasnya.
Tak hanya daratan, Halim juga menyoroti pentingnya pengaturan transportasi laut. Mengingat Jawa Timur memiliki banyak daerah kepulauan, transportasi laut yang memadai dinilai krusial untuk memperlancar mobilitas barang dan orang.
“Transportasi laut harus kita atur juga. Supaya masyarakat di pulau-pulau kecil tidak terisolasi dan lebih mudah mengakses kebutuhan mereka,” tambahnya.
Lebih jauh, Halim mengaitkan inisiatif ini dengan upaya mengurangi ketimpangan sosial. Ia mengungkapkan bahwa dua Indeks Kinerja Utama (IKU) Jawa Timur, yaitu Indeks Theil dan Gini Ratio, masih belum tercapai, menandakan adanya ketimpangan antarwilayah.
“Transportasi publik ini bukan hanya soal mobilitas. Ini tentang pemerataan pembangunan dan mengurai ketimpangan antar daerah,” pungkasnya. (geh.gat)