Koalisi Sidoarjo maju ketika menggelar pers konferens. foto: alikusyanto/bhirawa.
Sidoarjo. Bhirawa.
Koalisi Sidoarjo maju, yang terdiri dari 7 partai di DPRD Kabupaten Sidoarjo, yakni Gerindra, PAN, PKS, Nasdem, PPP, PDIP dan Golkar, menyatakan tidak menyetujui / menolak Raperda LKPJ anggaran tahun 2024, dalam rapat paripurna , di gedung DPRD Sidoarjo, Rabu (16/7) kemarin.
Dalam rilis yang disampaikan oleh Ketua DPD Golkar Sidoarjo, Adam Rusdi, penolakan yang disampaikan oleh koalisi Sidoarjo maju, diharapkan supaya Bupati Sidoarjo bersama OPD di Kabupaten Sidoarjo, serius dalam menjalankan tanggung jawabnya.
“Ini pahit, tapi ini jamu, supaya Kabupaten Sidoarjo sehat kedepannya,” kata Adam, sebagai juru bicara, dihadapan media massa, di kantor sekretariat DPD Golkar Sidoarjo, di jalan A. Yani Sidoarjo.
Koalisis Sidoarjo maju, memberi catatan diantaranya tentang persoalan banjir di wilayah Sidoarjo dalam setiap tahunnya. Terus terjadi pada wilayah seperti Kecamatan Waru, Taman, Tanggulangin. Sedati dan Porong.
Malah saat ini mulai muncul titik baru banjir, seperti di wilayah kecamatan Krian, Prambon dan Tulangan.
Koalisi Sidoarjo maju, menambahkan banjir setiap tahun yang terjadi yang dialami oleh SDN Banjarsari Kecamatan Tanggulangin, orang tua enggan msnyekolahkan anaknya ke lembaga sekolah itu. Para pimpinan Kabupaten Sidoarjo dianggap tidak serius dalam menanganai persoalan banjir di Sidoarjo setiap tahunnnya.
Kemudian, persoalan program 100. 000 lapangan kerja. Dianggàp hanya sebagai jargon politik saja. Dinilai tidak ada indikator yang jelas dan terukur.
Malah saat ini, pengangguran di Kabupaten Sidoarjo kondisi tingkat penggangguran terbuka yang terjadi sebesar 6.49%, termasuk tertinggi di Provinsi Jawa Timur. Dikhawatirkan, pengangguran intelektual di Kabupaten Sidoarjo akan semakin banyak.
Menurut koaliasi Sidoarjo maju, BPK juga telah menemukan banyak OPD di Pemkab Sidoarjo banyak melakukann kesalahan dalam penganggaran, khususnya dalam masalah belanja barang dan jasa.
Prosesnya kurang akuntabel, ini karena kultural birokrasi yang masih lemah. Sehingga diminta melakukan pengendalian internal dan meningkatkan SDM, supaya tidak terulang kembali.
Koalisi Sidoarjo maju, juga menyoroti kondisi jalan-jalan di Sidoarjo masih banyak rusak. Hingga pertengahan 2025 dicatat ada 445 titik kerusakan jalan. Sshingga pasti akan menggangu kelancaran ekonomi dan transportasi rakyat. Bahkan bisa juga mengancam keselamatan jiwa pengguna jalan. Jalan -jalan di wilayah Sidoarjo, dievaluasi hanya bersifat banyak tambal sulam saja.
Seleksi penerimaan peserta didik baru, SD maupun SMP, juga dianggap banyak melakukan kesalahan. Sehingga rawan terjadinya tindak penyuapan dan korupsi. Dampaknya, anak-anak dari warga Sidoarjo, banyak yang tidak mendapat kesempatan masuk kedalam pendidikan negeri yang merata.
Sejumlah kekurangan yang dilakukan oleh eksekutip dalam tahun 2024 itu, membuat
pertanggung jawaban APBD 2024, belum dianggap memenuhi kinerja yang progesif dan terukur untuk kepentingan kesejahteraan warga masarakat Sidoarjo.
“Golkar dulu memang mendukung, tetapi tetap harus memberi kritik, supaya ada kemajuan pembangunan bagi Sidoarjo,” kata Adam.
Hadir dalam kesempatan konferensi pers itu, sejumlah politikus dari 7 partai di DPRD Kabupaten Sidoarjo. Seperti Suyarno, Warih andono, M. Kayan, Emir Firdaus, Bangun Winarso, Adil M.Kananto dan Ahmad Muzayin.
Kemudian juga ada Rizal Fuady, Deny Haryanto, Aditya Indra, Bambang Pujianto, Dian Felani, Prabata Ferdiansyah, M.Zakaria, Tarkit Erdianto dan Pratama Yudiarto.(kus.hel).