Nganjuk, Bhirawa
Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Nganjuk yang bakal di lantik pada Februari 2025 dan dipastikan tidak ikut dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 karena APBD TA 2025 tersebut masih menjadi draft Raperda yang diusulkan ke Provinsi terlebih dahulu di bulan Desember ini.
Bupati terpilih hanya akan menjalankan program dan kebijakan-kebijakan yang sudah di tentukan dalam APBD TA 2025, sehingga tidak mungkin dapat menjalankan visi misi atau program program mereka selama masa kampanye kemarin, entah siapapun dia, baik pasangan no urut 01 ataupun pasangan no urut 03.
Demikian di ungkapkan oleh mantan staf ahli bidang ekonomi dan pembangunan kabupaten Nganjuk, Ir Sukonyono, MT. “Jadi jangan dinilai kinerja bupati terpilih nantinya sesuai dengan program kerja dalam waktu 30 hari, 100 hari, atau harinya karena bupati terpilih baru benar-benar bekerja sesuai visi misinya pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2025”, ungkap Sukonyono.
“APBD 2025 meliputi target pendapatan daerah senilai Rp 2,5 T bersumber dari PAD Rp 545 M, pajak daerah Rp 232 M, retribusi daerah Rp 300 M, hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp 4 M dan lain-lain PAD yang sah Rp 9 M. Sementara yang bersumber dari pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar Rp 1,9 T dan pendapatan transfer daerah Rp 112 M”, katanya.
“Belanja Daerah pemerintah Kabupaten Nganjuk akan mencapai Rp 2,7 Triliun dengan struktur belanja daerah pada 2025 terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Anggaran daerah dalam rancangan APBD tahun 2025 direncanakan sebesar Rp 2,7 triliun, anggaran tersebut akan dialokasikan untuk belanja operasi sebesar Rp 2,056 triliun, belanja modal senilai Rp 237,559 miliar, belanja tidak terduga sebesar Rp 20,673 miliar”, terangnya. [dro.wwn]
